Laporan Wartawan TribunJatim.com, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, beberapa kepala organisasi perangkat darah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang kabarnya mulai menyerah dan mengibarkan bendera putih.

Hal itu dipaparkan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat sambutan dalam sidang paripurna di DPRD Lumajang dalam persetujuan LKPJ Bupati 2025 pada Rabu (24/6/2026).

Baca juga: Bahas LKPJ Bupati di Hotel Bintang Empat Malang, DPRD Lumajang Beralasan Sudah Efisiensi

Menurutnya, para kepala OPD nantinya akan segera diganti.

Karena jika dibiarkan, dikhawatirkan membuat roda birokrasi Pemkab Lumajang berjalan terseok-seok.

"Kalau ada Kepala OPD yang sambat dan mengibarkan bendara putih alias menyerah akibat ketidakmampuannya dalam bekerja. Barulah akan saya tindak lanjuti dengan pergantian pemain," katanya.

Perempuan yang akrab disapa Bunda Indah ini mengungkapkan laporan dari anggota legislatif.

Bahwa banyak kepala OPD mengeluh saat mereka membahas LKPJ Bupati, akibat keterbatasan anggaran karena kebijakan efisiensi.

"Tapi ini bagian dari evaluasi untuk kami, (mengeluh anggarannya tidak ada) ada juga yang seperti itu. Kan karena ada efisiensi itu," ulas politisi Partai Gerindra ini.

Namun, kata dia, para kepala OPD tersebut tidak mau mencurahkan hatinya kepada kepala daerah.

Sehingga secara kasat mata, kondisi Pemkab Lumajang masih tidak ada apa apa.

"(Kondisi di dalam Pemkab) tidak ada, saya hanya menerima laporan dari DPRD saja," imbuh Indah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lumajang, Eko Adis Prayoga mengakui, dampak pemangkasan anggaran dana transfer pusat mengakibatkan banyak tantangan di daerah.

Bahkan, program strategis sering tidak berjalan optimal.

"Itu yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Lumajang," tanggapnya.

Paling menonjol dampaknya, kata dia, hal itu dapat dilihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan infrastruktur Kabupaten Lumajang.

Sebab pembiayaannya masih kurang maksimal.

"Khususnya jalan, jembatan, dan jaringan sumber daya air, yang tidak maksimal dibiayai dari APBD 2025 di Kabupaten Lumajang," ulas Eko.