TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kasus dugaan suap yang menyeret mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdi Maludin, dinilai menjadi alarm bagi seluruh gerakan mahasiswa di Indonesia.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengingatkan mahasiswa agar mewaspadai berbagai upaya pelemahan gerakan organik, termasuk melalui pemberian uang maupun fasilitas tertentu.
Menurut aktivis HAM itu, praktik membujuk dengan uang kerap digunakan untuk meredam suara-suara kritis yang muncul dari kalangan mahasiswa.
"Saya mewanti-wanti kawan-kawan mahasiswa untuk tetap waspada akan upaya pelemahan melalui suap dan pemberian fasilitas, selain kekerasan dan kriminalisasi," kata Usman Hamid kepada Kompas.com, Rabu (24/6/2026).
Usman menilai, berbagai cara tersebut akan terus digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan gerakan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kekuatan moral di tengah masyarakat.
Karena itu, ia meminta mahasiswa tetap konsisten menyuarakan keadilan dan tidak terpengaruh oleh upaya-upaya yang berpotensi merusak integritas gerakan.
"Tetaplah bersuara dan melawan kesewenang-wenangan. Amnesty menyerukan kepada gerakan mahasiswa untuk terus memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai keadilan dan tidak terpengaruh dengan segala pelemahan integritas mereka," ujarnya.
Seperti diketahui, Ketua BEM FH Muhammad Abdi Maludin sedang ramai menjadi sorotan, lantaran mengaku menerima bayaran terkait unjuk rasa yang dipimpinnya, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026).
Abdi mengaku menerima uang Rp 20 juta dari oknum kepolisian melalui alumni FH UBK.
Motif pemberian uang tersebut agar Abdi menggeser titik demonya dari seputaran Istana menjadi ke gedung DPR RI.
Namun, pada akhirnya, demo mahasiswa UBK tidak bergeser ke gedung DPR RI, dan tetap bergerak ke seputaran Istana, tepatnya di Kalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Bahkan, Abdi dan sejumlah mahasiswa UBK serta kampus lain diterima Wapres Gibran Rakabuming Raka, di Istana Wapres pada sore hari.
Abdi mengaku menerima uang tersebut saat bicara di forum klarifikasi yang digelar BEM UBK dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) UBK di Kampus Kimia UBK, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Dalam forum tersebut, Abdi mengatakan, uang itu diberikan agar mahasiswa tidak menggelar aksi demonstrasi di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta.
"Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di Istana. Akan tetapi kita tetap turun," ujar Abdi.
Namun, saat diminta menjelaskan lebih lanjut identitas pemberi uang, ia mengaku hanya mengenal sosok tersebut dengan nama "Bang Aan".
"Bang Aan namanya, Bang Aan dari pihak kepolisian, kurang tahu nama lengkapnya," kata dia.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, meminta Abdi mengungkap identitas oknum polisi yang disebut memberinya uang untuk menggeser titik demonstrasi.
Menurut Budi, penyebutan institusi kepolisian secara umum tanpa identitas yang jelas berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
"Polisi yang dimaksud dinas di mana dan spesifik?" kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (24/6/2026), dikitip dari Tribunnews.
Ia meminta seluruh informasi yang beredar dipastikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum disampaikan ke publik.
"Pastikan dulu agar tidak simpang siur. Bisa jadi benar polisi atau orang yang mengaku atau mengatasnamakan polisi, kan," ujarnya.
Budi menegaskan, institusi kepolisian tidak bisa disebut secara umum tanpa disertai identitas yang jelas.
"Polisi mana? Polisi itu ada 400 ribu personel, 36 polda dan 480 polres," katanya.
