SURYA.CO.ID TULUNGAGUNG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tulungagung menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (24/6/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa berbagai tuntutan, mulai dari persoalan pemadaman listrik yang kerap terjadi hingga evaluasi sejumlah program nasional.
Aksi berlangsung dengan membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap pelayanan publik. Di tengah meningkatnya keluhan masyarakat akibat gangguan listrik, para mahasiswa menilai persoalan tersebut tidak lagi sekadar gangguan teknis, melainkan telah berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, terutama pelaku usaha kecil, petani, hingga pembudidaya ikan yang menggantungkan produktivitasnya pada pasokan listrik yang stabil.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan massa aksi ditujukan kepada PLN. Mereka mendesak perusahaan penyedia listrik negara itu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sistem pelayanan kelistrikan di Kabupaten Tulungagung.
Baca juga: Update Pemadaman Bergilir, PLN Pastikan Listrik Jatim Normal dan Manajemen Beban Berakhir
“Kami juga mendesak PLN melaksanakan pendataan rinci dan terbuka atas dampak serta kerugian ekonomi yang dialami UMKM dan masyarakat akibat pemadaman,” ujar Koordinator Lapangan aksi, Indra Nurdiansyah.
Mahasiswa juga meminta PLN menyusun mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Indra menyebut sejumlah kelompok masyarakat yang terdampak langsung akibat gangguan listrik, di antaranya kelompok tani dan kelompok peternak ikan.
“Mereka merugi karena masalah kelistrikan. Jadi ini harus menjadi perhatian serius, karena berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat," jelasnya.
Selain mendesak PLN, mahasiswa juga meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan kelistrikan agar sesuai dengan standar pelayanan publik.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan daerah. Mereka mendesak Pemkab Tulungagung menyediakan kanal transparansi APBD yang lengkap, rinci, mudah diakses, serta mudah dipahami masyarakat.
Baca juga: Penyebab Listrik Padam Bergilir di Pulau Jawa, Ini Penjelasan Resmi PLN
“Ini adalah tuntutan yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” tegas Indra.
Tak hanya isu daerah, massa aksi juga mengkritisi sejumlah program nasional yang tengah berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut mereka, kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan efektivitas pelaksanaannya di lapangan, termasuk implementasinya di Kabupaten Tulungagung.
Mahasiswa menilai program MBG saat ini tengah menjadi sorotan publik karena munculnya isu dugaan korupsi. Sementara pelaksanaan KDMP dinilai masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu diperbaiki.
“Perlu kajian menyeluruh terutama pelaksanaan di Kabupaten Tulungagung, terkait fungsi dan implementasinya,” ucapnya.
Massa juga meminta evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas memproduksi makanan dalam program MBG.
Menurut mereka, selain harus diawasi dari potensi penyimpangan anggaran, SPPG juga perlu bertanggung jawab terhadap setiap kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
Di akhir aksi, mahasiswa turut menyuarakan tuntutan penguatan kesejahteraan tenaga pendidik, percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
Mereka juga menekankan pentingnya penguatan supremasi sipil sesuai amanat Reformasi 1998, serta penghentian segala bentuk intimidasi maupun kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
