Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menilai pembangunan jalan daerah melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) harus memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menghadirkan infrastruktur yang baik secara fisik.
Baca juga: DPRD Lampung: Program IJD Jadi Solusi di Tengah Keterbatasan Anggaran
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Muhammad Ghofur, mengapresiasi pembangunan jalan yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk ruas Purwotani–Bandar Lampung yang disebut kini dapat ditempuh sekitar 30 menit.
Menurutnya, pembangunan jalan yang mempercepat mobilitas warga merupakan langkah positif, namun keberhasilan infrastruktur tidak cukup diukur dari panjang ruas yang dibangun maupun seremoni peresmian.
“Kami mengapresiasi pembangunan IJD di Lampung. Jalan yang baik tentu mempercepat mobilitas warga dan membuka akses ekonomi. Tetapi Fraksi PKS ingin memastikan jalan ini tidak hanya mulus di awal, melainkan kuat, aman, terawat, dan manfaatnya panjang,” kata Ghofur, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan 15 ruas IJD di Lampung harus dipandang sebagai investasi ekonomi daerah karena berpotensi menghubungkan desa, sentra pertanian, pasar, kawasan wisata, sekolah, fasilitas kesehatan hingga pusat distribusi barang.
Menurut Ghofur, pembangunan jalan perlu memiliki indikator manfaat yang terukur bagi masyarakat.
“Jalan yang baik harus menurunkan biaya angkut hasil panen, mempercepat distribusi barang, membuka akses UMKM, dan memudahkan warga menjangkau pendidikan serta layanan kesehatan. Jadi, jalan bukan hanya proyek fisik, tetapi instrumen ekonomi rakyat,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Lampung pada 2025 tumbuh 5,28 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp523,85 triliun.
Sementara pada triwulan I 2026, ekonomi Lampung tercatat tumbuh 5,58 persen secara year on year dengan PDRB ADHB sekitar Rp132,36 triliun.
Selain itu, sektor akomodasi dan makan-minum tumbuh 12,43 persen, sedangkan konsumsi pemerintah meningkat 13,84 persen.
Ghofur menilai tren tersebut menunjukkan ekonomi Lampung bergerak positif, tetapi perlu ditopang infrastruktur yang benar-benar menghubungkan pusat produksi dengan pasar serta layanan publik.
Ia juga menyoroti data BPS yang mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Lampung dengan porsi 44,03 persen pada Februari 2026.
“Hampir separuh tenaga kerja Lampung berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Maka jalan daerah harus benar-benar menjadi jalan ekonomi rakyat, terutama bagi petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku wisata, dan UMKM,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung sekaligus Anggota Komisi IV, Yusnadi, menegaskan pihaknya akan mengawal kualitas dan manfaat pembangunan 15 ruas IJD di Lampung.
Menurut dia, pembangunan jalan harus disertai pengawasan terhadap mutu pekerjaan, pemeliharaan, serta keberlanjutan manfaat jangka panjang.
“Fraksi PKS ingin ada kepastian usia infrastruktur. Jangan sampai jalan baru tampak baik saat diresmikan, tetapi cepat rusak karena mutu pekerjaan, drainase, tonase kendaraan, atau pemeliharaannya tidak dikawal,” tegas Yusnadi.
Ia mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan jalan tidak cukup dilihat dari panjang ruas maupun besaran anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap efisiensi ekonomi masyarakat.
“Ke depan kita harus bicara indikator manfaat. Jalan yang dibangun harus terbukti memperkuat konektivitas, menekan biaya ekonomi warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan mempercepat akses layanan publik,” ujarnya.
Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota menyusun peta konektivitas ekonomi berbasis ruas jalan agar pembangunan IJD terkoneksi dengan sentra produksi, kawasan wisata, pasar rakyat, fasilitas pendidikan, kesehatan, akses tol hingga pelabuhan.
Sebagai bentuk pengawasan, Fraksi PKS menyampaikan lima rekomendasi, yakni audit mutu 15 ruas IJD, penyusunan indikator manfaat ekonomi, skema pemeliharaan berkelanjutan, penguatan keselamatan lalu lintas, serta integrasi pembangunan jalan dengan peta ekonomi wilayah.
“Infrastruktur jalan harus menjadi jalan menuju kesejahteraan. Fraksi PKS akan mengawal agar IJD di Lampung tidak hanya menjadi capaian fisik, tetapi benar-benar menggerakkan ekonomi warga, mengurangi biaya logistik, dan memperkuat konektivitas jangka panjang,” tandas Yusnadi.
( Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama )
