Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu bakal memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat pada tahun ini.

Penjabat Sekda Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, tidak menampik adanya tantangan berat terkait pengurangan anggaran dari pusat, sehingga pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran.

Namun, menurut dia, pada tahun ini Pemkab Indramayu tetap memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, dan pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan serta pendidikan.

Baca juga: Materi Khutbah Jumat Besok: Sejarah dan Keutamaan Bulan Muharram

"Menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, sehingga beberapa program terpaksa dikurangi," kata Ahmad Syadali saat Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Kamis (25/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Syadali mewakili Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Raperda LPJ APBD 2025.

Salah satu poin yang cukup menyedot perhatian dalam sidang paripurna tersebut ialah komitmen pembenahan akses transportasi yang dipertanyakan Fraksi Partai Gerindra. 

Syadali mengatakan, Pemkab Indramayu berkomitmen bakal mengubah wajah jalan-jalan rusak di wilayah Indramayu, baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun desa secara masif.

Pihaknya mengakui, pemerintah daerah juga turut berkomitmen untuk mengubah standar pembangunan atau perbaikan jalan demi memastikan ketahanan infrastruktur jangka panjang.

Karenanya, proyek perbaikan yang sebelumnya rata-rata menggunakan aspal atau hotmix, secara bertahap dan berkelanjutan didorong bermigrasi menjadi konstruksi beton.

Baca juga: Kirim 99 Atlet, Kabupaten Indramayu Siap Pertahankan Gelar Juara di Porsenitas 2026

"Terkait realisasi belanja daerah, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkankan memberikan manfaat maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Ahmad Syadali.

Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pengangkatan PPPK paruh waktu, Syadali mengakui, pemerintah daerah telah menyampaikan kebutuhan ASN 2026, dan diusulkan sesuai kebutuhan perangkat daerah serta kemampuan anggaran. 

Namun, penetapan formasi pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tersebut masih menunggu regulasi dan persetujuan dari pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas berbagai saran serta masukan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap LPJ APBD 2025," kata Ahmad Syadali.