TRIBUNTRENDS.COM - Rencana kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan TNI yang akan melibatkan 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam program pembentukan karakter di Sekolah Rakyat mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Program yang digagas Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Akademi TNI itu dinilai memunculkan kekhawatiran terkait semakin besarnya peran militer dalam ranah sipil.
Kritik keras datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Ia meminta pemerintah menghentikan rencana tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan fungsi pendidikan karakter di lingkungan sipil.
Menurut Usman, pelibatan taruna militer dalam program Sekolah Rakyat berpotensi memperluas praktik militerisasi di ruang publik yang seharusnya berada di luar lingkup pertahanan negara.
Baca juga: Garap Program Sekolah Rakyat, Kontraktor Belum Terima Bayaran, Menteri PU: Aman Belum Sampai Sana
"Ini adalah bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Pemerintah seolah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program di luar urusan pertahanan," ujar Usman Hamid dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Pernyataan itu menambah daftar kritik terhadap sejumlah kebijakan yang melibatkan unsur militer dalam program-program sosial dan pendidikan.
Bagi Amnesty International Indonesia, pendekatan tersebut dinilai berisiko mengaburkan batas antara peran militer dan institusi sipil yang selama ini telah diatur dalam sistem demokrasi.
Usman menegaskan bahwa ruang pendidikan seharusnya menjadi lingkungan netral bagi siswa untuk mengembangkan nalar kritis dan kebebasan berpikir.
Ia menilai pendekatan militer yang mengutamakan kepatuhan hierarki dan sistem komando bertolak belakang dengan prinsip pendidikan sipil.
"Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?" tegasnya.
Amnesty menyoroti kerentanan siswa Sekolah Rakyat yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga penempatan taruna berisiko menciptakan ketimpangan relasi kuasa.
Program pembentukan karakter ini dijadwalkan berjalan mulai Agustus 2026 di 178 titik lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, termasuk wilayah perintis di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Papua.
Setiap sekolah rencananya akan ditempatkan lima taruna untuk membimbing kedisiplinan, kerapian, jiwa korsa, serta tata kehidupan asrama, yang pelaksanaannya turut dipantau oleh Gugus Tugas Badan Pengendali Operasional Sekolah Rakyat.
Pemerintah berdalih pelibatan ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab sejak dini.
Namun, Amnesty mengingatkan sejarah kelam masa lalu di mana dominasi militer di ruang sipil berisiko mengulang praktik otoriter.
"Militerisme di ruang sipil tidak pernah menjadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah," pungkas Usman.
Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah ternyata tidak hanya menampung anak-anak dari keluarga miskin biasa.
Di balik program yang disebut sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi itu, tersimpan kenyataan sosial yang cukup mengejutkan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan, sebagian siswa dan siswi Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang kehidupan keras di jalanan.
Bahkan, ada yang sebelumnya sudah terjerumus menjadi preman hingga bekerja sebagai pemandu lagu karaoke atau lady companion (LC).
Baca juga: Sekolah Rakyat Berbasis Asrama, Wamensos Ungkap Banyak Siswa dari Lingkungan Rentan
Pernyataan itu disampaikan Agus Jabo saat diwawancarai Kompas.com pada Kamis (21/5/2026). Ia mengatakan, program yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut memang dirancang untuk menyelamatkan anak-anak dari lingkaran kemiskinan yang terus berulang.
“Contoh misalnya yang sekolah di sekolah-sekolah itu ada yang sudah jadi preman, mohon maaf, ada yang sudah jadi LC, ya macam-macam. Itu harus kita ubah,” kata Agus Jabo.
Agus Jabo menjelaskan, pemerintah sengaja menerapkan konsep sekolah asrama atau boarding school dalam program Sekolah Rakyat. Menurutnya, keputusan itu bukan tanpa alasan.
Ia mengaku Kementerian Sosial sempat menerima banyak kritik terkait konsep tersebut. Banyak pihak mempertanyakan mengapa pemerintah tidak cukup memperbaiki sekolah reguler yang sudah ada.
“Kenapa harus boarding? Kan kita dikritik, kenapa tidak diperbaiki saja sekolah-sekolah reguler yang ada, ya kan, mereka anak-anak orang miskin itu masuk ke situ,” ucapnya.
Namun, menurut Agus Jabo, kondisi nyata di lapangan membuat pemerintah memilih pendekatan berbeda.
Ia menyebut sebagian besar anak-anak dari keluarga miskin hidup di lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung perkembangan mereka.
Agus Jabo membeberkan bahwa banyak siswa Sekolah Rakyat berasal dari rumah dengan sanitasi buruk serta kondisi sosial yang memprihatinkan.
Situasi itu, menurutnya, ikut memengaruhi kualitas hidup hingga perkembangan mental anak.
“Kalau di sekolah reguler, habis sekolah itu pulang ke rumah lagi, itu rata-rata rumah orang miskin itu sanitasinya tidak bagus.
Artinya gizinya enggak bagus, sanitasinya enggak bagus, kemudian mempengaruhi IQ, mempengaruhi karakter,” ujarnya.
Karena alasan itulah, pemerintah memilih sistem pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat sangat miskin.
Baca juga: Ogah Terseret Skandal, Gus Ipul Jemput Bola ke KPK: Kami Akan Buka-bukaan Soal Sepatu Sekolah Rakyat
Dalam penjelasannya, Agus Jabo juga mengutip data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan masih tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia.
Ia mengatakan terdapat sekitar empat juta anak yang tidak mengenyam pendidikan. Mayoritas di antaranya disebabkan persoalan ekonomi keluarga.
“Hampir 76 persen menurut BPS orang tua mengatakan bahwa kami tidak bisa menyekolahkan anak karena faktor ekonomi. Hampir 64 persen lebih kalau orang tuanya miskin anakya cenderung akan ikut miskin,” tuturnya.
Pemerintah, lanjut Agus Jabo, menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga di bawah 5 persen pada 2029 melalui berbagai program prioritas, termasuk Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan bahwa program ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga menyangkut perbaikan kualitas hidup keluarga miskin secara menyeluruh.
“Jadi Presiden perintahnya, anaknya kalian sekolahkan, boarding. Orang tuanya kalian berdayakan supava dapat penghasilan yang layak, ini pengentasan kemiskinan. Rumahnya kalian perbaiki, rumah yang tadi kita harus perbaiki,” jelasnya.
(TribunTrends/Tribunnews/Alfarizi Ajie/Kompas)
