BANJARMASINPOST.CO.ID- TAK banyak yang mengetahui bila sejumlah inovasi yang lahir dari mahasiswa di Kalimantan Selatan. Namun terobosan itu cenderung tak dimanfaatkan pihak atau lembaga terkait.

Hal ini dialami mahasiswa  Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Perihal itu terungkap saat Diseminasi Hasil Kegiatan Asistensi Mengajar Angkatan 23 FKIP ULM di Gedung Serbaguna ULM Banjarmasin, Kamis (25/6/2026).

Padahal, mereka telah menghasilkan mulai dari media pembelajaran hingga buku bacaan anak. Semuanya bisa diterapkan di SD Kalsel dan mendatangkan manfaat.

Seperti beberapa waktu lalu, ketika mahasiswa dibantu dosen FKIP ULM kembangkan model pencegahan perundungan di madrasah.

Inovasi tersebut akhirnya bisa diterapkan setelah mendapat dukungan kebijakan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Kalsel.

Lalu, apa yang membuat buah pemikiran cemerlang para mahasiswa sering kali hanya tersimpan bak sebuah arsip?

Banyak faktor dan penyebab. Satu di antaranya kurangnya respons dari institusi yang sejatinya punya hubungan langsung.

Ketua Tim Pengembang Akademik dan Penjamin Mutu Jurusan PGSD FKIP ULM, Prof Ahmad Suriansyah mengatakan, implementasi inovasi mahasiswa memerlukan dukungan kebijakan agar tidak berhenti sebagai hasil perkuliahan.

Dia pun menyebut pemerintah daerah di Kalsel yang terdiri atas 2 kota dan 11 kabupaten.

Dalam konteks ini, berdasar data terkini ada sekitar 2.880 hingga 2.900 Sekolah Dasar (SD) Negeri yang tersebar di Bumi Antasari.

 Jumlah yang sangat besar untuk menerapkan inovasi brilian dari para mahasiswa yang fresh dan kekinian tersebut.

Namun menurut Prof Suriansyah, sejauh ini pihaknya kesulitan untuk mewujudkan itu. Padahal perlu ada kebijakan dari pemerintah daerah. Kalau tidak ada optimalisasi dampaknya akan sangat rendah.

Perihal kendala ini, bisa saja ditanggulangi dengan ‘inovasi’ lainnya. Pertama bisa melalui daerah asal mahasiswa. Semisal yang bersangkutan dari daerah A, maka dia diarahkan ke sana.

Hampir mustahil pemerintah daerah terkait menolak mahasiswa asal daerahnya sendiri. Apalagi ini bagian dari bakti dan sumbangsih kepada daerah.

Bila ada persoalan terkait untuk penyediaan alat peraga dan lainnya, maka langkah kedua bisa meminta sponsor dari perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.  Entah diambil dari dana CSR atau pos lainnya. Yang lakukan lobi bisa dari ULM dibantu oleh pemkab/pemko setempat.

Setelah persoalan ini beres, tinggal lakukan publikasi dari kegiatan, progres dan hasil yang dicapai. Terutama melalui beragam saluran media sosial mutakhir yang hits saat ini. Jadi penerapan inovasi dari mahasiswa ini bisa jadi masukan atau inspirasi bagi pihak terkait untuk mengambangkan lagi, sehingga hasilnya lebih optimal.

Bila ini running well, maka akan lahir banyak inovasi lainnya yang membantu perkembangan dunia pendidikan. (*)