TRIBUNPALU.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen penuh mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, hadir langsung mewakili kementerian dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy menegaskan bahwa dukungan instansinya akan difokuskan melalui unsur pertanahan, percepatan izin, dan keserasian tata ruang.

“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional," ujar Wamen Ossy.

Baca juga: Kemenag Kota Palu Gelar Lebaran Anak Yatim dan Disabilitas 1448 H

Baca juga: Penggilingan Padi di Batui Selatan Banggai Jadi Tempat Penyimpanan Sabu, Polisi Sita 9 Paket

Ia menambahkan, langkah itu juga mencakup "percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah, serta penguatan pengendalian tata ruang.”

Lebih lanjut, Wamen Ossy mendorong penerapan konsep one spatial planning policy atau kebijakan satu acuan tata ruang untuk mengintegrasikan data lintas sektor.

“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” jelasnya.

Wamen Ossy juga mengingatkan seluruh lintas sektor yang hadir mengenai pentingnya aspek pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dalam pemanfaatan ruang udara.

“Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan,” ungkap Wamen Ossy di hadapan para peserta rakor.

Sementara itu, Menko IPK AHY selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa kolaborasi kuat ini bertujuan untuk memperkuat regulasi di sektor kebandarudaraan nasional.

Menko AHY mengharapkan partisipasi aktif seluruh pihak agar pengelolaan fasilitas publik vital ini dapat berjalan secara lebih modern dan inklusif.

“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif," ajak Menko AHY di akhir rapat koordinasi tersebut.

Ia optimis sinergi tata ruang ini akan menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rakor ini, Wamen Ossy hadir dengan didampingi sejumlah pejabat dan jajaran terkait di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Beberapa di antaranya, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.(*)