TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah meminta jajaran direksi baru PT Riau Petroleum, khususnya Direktur Operasional dan Direktur Keuangan, segera menunjukkan kinerja nyata dalam mengembangkan bisnis perusahaan.
Menurutnya, DPRD telah mengawasi kinerja BUMD tersebut selama satu setengah tahun dan kini saatnya ada lompatan yang lebih konkret.
Abdullah mengatakan, keberadaan direksi baru harus mampu mempercepat pertumbuhan perusahaan, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kontribusi dividen kepada Pemerintah Provinsi Riau.
"Kita berharap ada lompatan yang lebih jelas, lebih serius dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan dividen bagi APBD. Dividen itu harus lebih banyak dihasilkan dari hasil usaha perusahaan," ujarnya.
Ia menilai kompetensi direksi tidak cukup hanya dilihat dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Meski mengakui sebagian direksi belum memiliki pengalaman di sektor migas, Abdullah meyakini hal tersebut masih dapat diatasi apabila mampu belajar cepat dan mengambil keputusan bisnis yang tepat.
"Saya pikir mengujinya harus dengan tindakan. Meskipun background mereka belum ada di perminyakan, di level manajemen itu memungkinkan selama mereka segera melakukan aksi nyata dan belajar cepat,"ujarnya.
Abdullah juga menyoroti lambatnya proses adaptasi direksi baru. Menurutnya, sejak awal dirinya telah mengusulkan agar para calon direksi diberikan pemaparan menyeluruh mengenai persoalan internal maupun eksternal perusahaan sebelum ditetapkan, sehingga tidak menghabiskan waktu mempelajari kondisi perusahaan setelah menjabat.
Baca juga: Tahun Ini DPRD Minta Pemko Pastikan Tidak Ada Anak Pekanbaru Putus Sekolah Karena Biaya
"Jangan sampai sudah terpilih baru mengetahui kondisi perusahaan. Akhirnya habis waktu untuk belajar. Sekarang yang kita minta adalah akselerasi, percepatan. Yang kita pikirkan hanya kepentingan masyarakat Riau," tegasnya.
Terkait kinerja perusahaan, Abdullah menyebut dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Riau dari Riau Petroleum tahun lalu mencapai sekitar Rp34 miliar.
Sementara tahun ini, menurutnya, perusahaan juga berpotensi menerima Participating Interest (PI) sekitar 20 juta dolar AS atau setara lebih dari Rp320 miliar yang diharapkan menjadi modal pengembangan usaha.
"Kita berharap penerimaan itu tidak sia-sia. Harus ada rencana bisnis yang benar-benar membanggakan bagi Provinsi Riau, terutama yang sesuai dengan core business perusahaan di sektor migas," katanya.
Menurut Abdullah, hingga saat ini aktivitas bisnis migas Riau Petroleum masih belum terlihat signifikan. Meski perusahaan telah membeli rig dan terlibat dalam pengelolaan tanah terkontaminasi di lingkungan PHR sebagai investor, ia berharap langkah bisnis perusahaan semakin fokus pada sektor energi.
Selain migas, Abdullah juga membuka peluang pengembangan usaha di bidang energi baru terbarukan seperti pembangunan SPKLU melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Namun demikian, ia menegaskan pengembangan bahan bakar nabati B50 seharusnya menjadi perhatian utama perusahaan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mengurangi impor bahan bakar minyak.
"Saya berharap B50 menjadi concern utama mereka untuk mendukung program Presiden dalam pengurangan impor BBM. Silakan bekerja sama dengan pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,"tegas Abdullah.
( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
