TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan koordinasi dari BPKAD Kabupaten Majene terkait anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (25/6/2026).
Kepala BPKAD Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Plt Kepala Subbidang Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I, Muhammad Apriady, menerima langsung rombongan BPKAD Kabupaten Majene.
Baca juga: Harmonisasi Kebijakan Fiskal 2027, BPKAD Sulbar Ikuti Pemetaan Program Pembangunan Prioritas Daerah
Baca juga: BPKAD Sulbar Perdalam Penyusunan Kebutuhan ASN Berbasis ABK, Dukung Pengelolaan SDM yang Efektif
Koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menyusun perencanaan serta penganggaran yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Upaya ini juga sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2026.
Pembahasan meliputi mekanisme pengalokasian anggaran, prioritas program yang akan didukung, hingga kesesuaian perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diskusi berlangsung untuk memastikan program yang didanai melalui BKK dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kepala BPKAD Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, mengatakan koordinasi seperti ini penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran daerah.
"Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Majene, khususnya dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2026. Kami berharap seluruh proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ali Chandra menegaskan BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terbuka untuk melakukan pendampingan dan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman terkait kebijakan penganggaran BKK Tahun 2026 sehingga pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten semakin terintegrasi dan tepat sasaran. (*)
