Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua dari 10 Program Direktif Presiden Prabowo Subianto diperhatikan serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dua program itu yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman usai menghadiri Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden di Hotel Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung.

Herman mengatakan untuk program MBG, pihaknya terus mendorong peningkatan standar keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, tercatat terdapat ribuan SPPG yang memiliki sertifikat laik higienitas dan sanitasi.

"Dapat kami informasikan setengahnya dari 6.000-an SPPG di Jawa Barat, saat ini sudah memiliki sertifikat laik higienitas dan sanitasi. Dan kami saat ini terus mendorong harus 100 persen memiliki sertifikat," ujarnya saat ditemui di Soreang pada Jumat (26/6/2026). 

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong agar rantai pasok MBG memprioritaskan potensi ekonomi lokal. Menurutnya, bahan baku sebaiknya dipenuhi dari daerah setempat sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung.

Meskipun demikian, rantai pasokan itulah yang saat ini menjadi tantangan terbesar di Jawa Barat. Pasalnya, apabila seluruh SPPG di Jawa Barat telah beroperasi secara efektif, dana yang dapat berputar sangat bermanfaat untuk masyarakat.

"Apabila sudah efektif semua SPPG di Jawa Barat, dana yang bergulir bisa menebus Rp50 triliun. Untuk meningkatkan 1 persen pertumbuhan di Jawa Barat saja, membutuhkan Rp150 triliun uang bergulir. MBG ini Rp50 triliun, artinya 1/3. Bisa mendongkrak 0,3 persen," katanya.

"Namun itu dengan catatan uangnya harus bergulir di lapangan. Jangan sampai capital out flight, harusnya capital in flight. Duitnya masuk, konkrit bergulir. itu tantangan. Jadi di lapangan ini harus diperhatikan agar multiplier effect," ucapnya 

Sementara itu pada program KDKMP, kata Herman, aspek administrasinya telah berjalan baik. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi yang sudah ada tersebut dapat beroperasi secara optimal di lapangannya.

Sebab menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena berorientasi pada kepentingan anggota. Dirinya mencontohkan sejumlah negara maju menjadikan koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi.

"Saya pernah ke Denmark, salah satu pengungkit ekonomi Denmark adalah koperasi. Sehingga yang diuntungkan middle low. Kalau non koperasi, pasti kan middle up. Tapi memang tantangannya tidak mudah. Makanya ini PR di Jawa Barat," ujarnya.

Herman menjelaskan di Jawa Barat, sejumlah tantangan yang harus dibenahi untuk KDKMP yaitu kualitas sumber daya manusia, tata kelola, infrastruktur hingga akses permodalan. Menurutnya, jika itu diselesaikan, dampaknya akan sangat bermanfaat.

"Saya kira semua harus di benahi, mulai dari SDM, tata kelola, infrastruktur, aksesibilitas modal itu sangat menentukan. Semua sudah brkomitmen, tinggal dijaga diimplementasinya tapi memang tidak semudah yang saat ini dibayangkan," katanya.

Di sisi lain, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Fahsul Falah,  mengatakan bahwa hasil rapat koordinasi menjadi dasar penyusunan strategi atas kondisi spesifik tiap-tiap daerah.

"BSKDN mengemban tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri," ucapnya.

Adapun 10 Program Direktif Presiden itu meliputi MBG, Kesehatan Gratis, 3 Juta Rumah, Swasembada Pangan Energi dan Air, KDKMP, Pemberantasan Kemiskinan, Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi, Sekolah Rakyat, Pemberantasan Narkoba dan Korupsi, serta Penguatan BPJS dan Jaminan Kesehatan.