TRIBUNPADANG.COM, PADANG PARIAMAN – Pilwana Serentak Padang Pariaman resmi digelar hari ini, Sabtu (27/6/2026). Sebanyak 73 nagari di 16 kecamatan melaksanakan pemungutan suara untuk memilih wali nagari, setelah seluruh persiapan teknis, distribusi logistik, dan pengamanan dinyatakan rampung.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan Pilwana Serentak Padang Pariaman berlangsung sesuai jadwal dengan dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepolisian, serta seluruh penyelenggara di tingkat nagari.
Kepastian tersebut disampaikan usai rapat koordinasi terakhir di Kantor Bupati Padang Pariaman, Jumat (26/6/2026).
Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., mengatakan Pilwana Serentak Padang Pariaman menjadi bagian dari proses demokrasi di tingkat nagari sekaligus momentum menjaga persatuan masyarakat setelah pemungutan suara selesai.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga persaudaraan, menghormati proses demokrasi, dan menerima hasil pemilihan dengan baik. Siapa pun yang terpilih nantinya adalah pemimpin seluruh masyarakat nagari,” ujar Bupati, dilansir Sabtu (27/6/2026).
Baca juga: Harga Pangan Solok Selatan Juni 2026: Beras dan Bawang Putih Melonjak Naik
Ia mengimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai pemicu perpecahan. Menurutnya, semangat badunsanak harus tetap dijaga demi keberlangsungan pembangunan di nagari.
Pelaksanaan Pilwana tahun ini berlangsung di 73 nagari yang tersebar di 16 dari 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebanyak 57 nagari berada dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman, sedangkan 16 nagari lainnya masuk wilayah hukum Polres Pariaman.
Sementara itu, satu nagari yakni Nagari Kasang belum melaksanakan pemilihan pada jadwal serentak karena masih menunggu kesiapan lebih lanjut. Pelaksanaan Pilwana di nagari tersebut akan dijadwalkan kembali setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi.
Dari sisi pengamanan, Pelaksana Tugas Kapolres Padang Pariaman AKBP Riyana Purwasari menyampaikan bahwa sebanyak 249 personel kepolisian telah disiagakan untuk mengamankan seluruh tahapan Pilwana.
Personel akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta sejumlah titik yang memerlukan pengamanan tambahan. Selain itu, kepolisian juga menyiapkan command center guna mempercepat koordinasi apabila terjadi kendala di lapangan.
Baca juga: Percepat Stop Buang Air Besar Sembarangan, Pasaman Barat Matangkan Pleno ODF
Berdasarkan hasil pemetaan situasi keamanan, terdapat tujuh nagari yang masuk kategori kerawanan lebih tinggi sehingga mendapatkan perhatian khusus dan pengamanan tambahan.
“Seluruh langkah pengamanan dilakukan agar Pilwana berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Riyana Purwasari.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman, Nurhayati, menambahkan bahwa seluruh kebutuhan logistik Pilwana, mulai dari kotak suara, surat suara, bilik suara hingga dokumen pendukung telah didistribusikan ke masing-masing nagari.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih agar memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih yang hanya membawa KTP namun tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat mengikuti proses pemungutan suara.
Selain itu, penggunaan telepon genggam di dalam bilik suara dilarang sesuai ketentuan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat guna menjaga kerahasiaan pilihan pemilih.
DPMD memastikan seluruh tahapan Pilwana dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku guna menjamin independensi, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi di tingkat nagari.
Apabila terjadi sengketa hasil pemilihan, mekanisme penyelesaian akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Permohonan sengketa dapat diproses apabila terdapat selisih perolehan suara paling banyak dua persen dari total suara sah dan penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap pelaksanaan Pilwana Serentak 2026 dapat berlangsung aman, damai, dan demokratis, serta melahirkan pemimpin-pemimpin nagari yang mampu membawa kemajuan, kesejahteraan, dan persatuan bagi masyarakat. (*)
