SURYA.co.id, LAMONGAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau 2026.
Setelah menetapkan status siaga bencana kekeringan beberapa waktu lalu, BPBD Lamongan melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak.
Hasil pendataan menunjukkan sebanyak 89 desa di 15 kecamatan masuk dalam wilayah rawan mengalami krisis air bersih.
Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, Ery S. Rosidi mengatakan, meski hingga kini belum ada permintaan distribusi air bersih dari desa terdampak, pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario penanganan apabila kondisi kekeringan mulai terjadi.
Baca juga: BPBD Lamongan Siaga Hadapi Kemarau Panjang 2026, Gerak Cepat Lakukan Mitigasi
"Sementara ini belum ada permintaan dropping air bersih dari desa maupun wilayah yang mengalami kekeringan. Namun seluruh wilayah yang berpotensi sudah kami mitigasi dalam rencana kontinjensi, mulai kategori sangat kritis, kritis, sedang hingga wilayah yang tidak terdampak," ujar Ery kepada SURYA.co.id, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, BPBD Lamongan telah melakukan koordinasi bersama Tim Reaksi Cepat (TRC), organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai unsur lintas sektor untuk memetakan daerah yang berpotensi mengalami darurat kekeringan.
Pihaknya juga telah menyusun rencana kontinjensi dengan mengelompokkan tingkat kerawanan wilayah, termasuk perkiraan jumlah desa, dusun, hingga warga yang berpotensi terdampak.
Selain penanganan krisis air bersih, BPBD juga mengingatkan sektor pertanian agar melakukan penyesuaian pola tanam selama musim kemarau.
Petani diimbau memilih tanaman yang lebih hemat kebutuhan air dibandingkan tanaman yang membutuhkan pasokan air besar.
"Kami juga mengimbau petani mengubah pola tanam dari tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi ke tanaman yang lebih hemat air, misalnya kedelai, kacang hijau atau kangkung," katanya.
Untuk memastikan kesiapan menghadapi kondisi darurat, BPBD Lamongan juga melakukan pemantauan terhadap sumber-sumber cadangan air seperti embung, telaga, dan waduk.
Armada truk tangki air bersih telah disiapkan, termasuk pemetaan titik pengambilan air terdekat agar proses distribusi dapat dilakukan lebih cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, berbagai perlengkapan pendukung juga telah tersedia, mulai dari tandon air, tandon terpal, jeriken hingga terpal.
Sementara itu, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Lamongan terus memberikan informasi terkait prakiraan cuaca dari BMKG sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai penghematan air, larangan membakar sampah, sertamenjaga kesehatan saat menghadapi cuaca panas.
"Untuk bertahan menghadapi fenomena El Nino Godzilla, tidak hanya dibutuhkan jiwa yang sehat, tetapi juga jiwa yang siap," ujar Ery.
Berdasarkan data BPBD Lamongan tahun 2026, dari total 89 desa yang berpotensi terdampak, sebanyak 44 desa masuk kategori desa kritis air dan 45 desa lainnya berstatus desa langka air.
Kecamatan Tikung menjadi salah satu wilayah dengan potensi terdampak terbesar, yakni 11 desa yang terdiri dari lima desa kritis dan enam desa langka air.
Kecamatan Modo juga menjadi wilayah rawan dengan jumlah 11 desa, terdiri atas sembilan desa kritis dan dua desa langka air.
Potensi kekeringan juga terdata di Kecamatan Kembangbahu dengan empat desa kritis dan enam desa langka air, Kecamatan Glagah sebanyak 10 desa langka air, Kecamatan Sugio enam desa kritis dan satu desa langka air, serta Kecamatan Mantup dengan lima desa kritis.
Selain itu, Kecamatan Deket memiliki delapan desa langka air, Kecamatan Lamongan tujuh desa langka air, Kecamatan Sarirejo tiga desa kritis dan dua desa langka air, Kecamatan Solokuro satu desa kritis dan dua desa langka air.
Wilayah lain yang masuk pemetaan yakni Kecamatan Bluluk, Sambeng, Sukodadi, Kedungpring, dan Sukorame dengan jumlah desa rawan yang berbeda.
BPBD Lamongan memastikan pemantauan kondisi lapangan akan terus dilakukan.
Distribusi air bersih akan segera dilakukan apabila mulai muncul permintaan dari masyarakat maupun pemerintah desa di wilayah terdampak.
"Kami akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan siap melakukan distribusi air bersih apabila mulai muncul permintaan dari masyarakat terdampak," pungkasnya.
