TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merespons keras fenomena hujan debu yang menyelimuti langit Kota Balikpapan baru-baru ini.

Polusi udara yang diduga kuat bersumber dari aktivitas uji coba kilang baru proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina ini ditegaskan bukan masalah sepele yang bisa diredam hanya dengan 'gangguan teknis'.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengingatkan bahwa status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disandang oleh mega proyek tersebut tidak boleh dijadikan tameng untuk mengorbankan kesehatan masyarakat dan merusak kualitas hidup warga sekitar.

Baca juga: Dinkes Kaltim Pantau Lonjakan ISPA Akibat Hujan Debu di Balikpapan

"Tentu ini bukan kejadian biasa. Investasi dan proyek industri berskala besar harus tetap mengedepankan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas hidup warga," ujar Abdulloh dengan nada tegas kepada Tribunkaltim.co, Sabtu (27/6/2026).

Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan telah mengetahui bahwa sumber polusi berasal dari aktivitas operasional awal kilang baru.

Namun DPRD Kaltim menilai pergerakan eksekutif di lapangan terkesan masih belum bergerak cepat..

Bagi legislator Karang Paci sebutan DPRD Kaltim tersebut, langkah krusial saat ini adalah keterbukaan informasi. 

Abdulloh mendesak seluruh instansi terkait untuk segera membeberkan data dan hasil kajian secara utuh ke publik.

Jika terus ditutupi atau ditangani setengah hati, bola liar spekulasi di tengah masyarakat ditakutkan akan memicu gejolak sosial yang lebih besar.

"Tentu kami akan meminta laporan resmi dan memastikan ada langkah konkret apabila ditemukan indikasi pencemaran lingkungan. Masyarakat memiliki hak mutlak untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka," kata legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan ini.

Sebagai bentuk fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif, Komisi III DPRD Kaltim memastikan tidak akan tinggal diam. 

Agenda untuk mengundang terhadap pihak–pihak terkait, termasuk manajemen PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), kini sedang dimatangkan.

"Kami akan panggil pihak yang bersangkutan," pungkas Abdulloh, memastikan proses investigasi harus berjalan objektif tanpa ada yang ditutup-tutupi. (*)