TRIBUNJATIM.COM - Pemerintah mulai membuka peluang pengurangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah upaya memperkuat efisiensi belanja negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penghematan sedang disiapkan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dengan target memangkas biaya tanpa menghilangkan tujuan utama program.
Selain menata ulang alokasi anggaran, Kementerian Keuangan juga berencana memperketat pengawasan pelaksanaan MBG hingga ke daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih akuntabel sekaligus menutup potensi kebocoran dalam penyaluran program.
Baca juga: Sosok Purbaya, Menkeu yang Isyaratkan Bakal Pangkas Anggaran MBG, Bisa Hemat Rp40 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga blak-blakan mengenai kelanjutan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara pribadi menginginkan pagu anggaran untuk program MBG bisa ditekan serendah mungkin demi mengamankan kesehatan APBN.
Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa menghapus anggaran tersebut secara total merupakan hal yang mustahil lantaran program ini memiliki esensi fundamental yang baik bagi peningkatan kualitas SDM nasional.
Pernyataan menohok itu dilontarkan Purbaya saat merespons cecaran wartawan terkait langkah efisiensi anggaran MBG yang tengah digodok Kemenkeu bersama pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (26/6/2026).
"Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya. Kalau begitu juga enggak benar, karena programnya program yang bagus, tinggal implementasinya diperbaiki. Cukup signifikan pengurangannya, yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman," kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta.
Menkeu Purbaya mengonfirmasi dirinya baru saja menerima laporan dari Kepala BGN terkait rencana penghematan anggaran yang jauh lebih efisien tanpa mengurangi nilai gizi porsi makanan para penerima manfaat.
Saat dikonfirmasi mengenai rumor angka pemotongan yang disebut-sebut mencapai Rp40 triliun dari pagu awal, Purbaya enggan mendahului rilis resmi lembaga terkait.
"Mungkin ya, tanya dia (Kepala BGN). Dia lebih mengerti daripada saya. Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, tapi biar programnya jalan. Kemarin saya lihat proposalnya, ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangkan sedikit lagi, tapi nanti akan signifikan lah pemotongannya. Bukan saya yang ngusul ya, Kepala BGN-nya sendiri," urai Menkeu.
Selain merombak struktur biaya, kendala di tataran operasional juga menjadi fokus pembenahan.
Mengingat BGN memiliki keterbatasan jangkauan dalam mengawasi distribusi di daerah, Kemenkeu mengambil langkah progresif dengan menerjunkan tim regionalnya di daerah untuk memonitor langsung Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG).
"Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, 'Kalau gitu ya sudah yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor apa SPPG-SPPG itu secara berkala.' Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju kalau enggak benar boleh tutup aja Pak," pungkas Menkeu Purbaya memperingatkan.
Reformasi tata kelola massal ini menjadi pembuktian bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh menjaga akuntabilitas keuangan negara agar program MBG tidak lagi menjadi ladang korupsi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964.
Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.
Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).
Ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.
Karier Purbaya di Pemerintahan
Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014, dan juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.
Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).
Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020.
Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).
