TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo hingga akhir Juni 2026 menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri per Jumat (26/6/2026), realisasi pendapatan daerah mencapai 47,33 persen, sedangkan realisasi belanja sebesar 38,50 persen.
Kepala Badan Keuangan (Kaban) Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, mengatakan capaian tersebut merupakan realisasi APBD hingga pekan terakhir Juni.
Baca juga: Tribun Network Ajak Warga Ramaikan Piala Dunia 2026 Lewat Sorak Lokal Selebrasi Lokal
"Realisasi APBD 2026 sampai dengan Jumat, 26 Juni 2026, sesuai data SIPD yang dikirim ke Kemendagri, untuk pendapatan daerah dari target Rp1,537 triliun sudah terealisasi sebesar Rp727,863 miliar atau 47,33 persen. Sementara itu, belanja daerah dari target Rp1,621 triliun telah terealisasi sebesar Rp624,242 miliar atau 38,50 persen," ujarnya kepada TribunGorontalo.com melalui WhatsApp, Senin (29/6/2026).
Sukril optimistis target realisasi APBD Provinsi Gorontalo tahun 2026 dapat tercapai.
Optimisme tersebut didasarkan pada tren realisasi APBD dalam tiga tahun terakhir yang selalu berada di atas 90 persen.
"Berdasarkan tren tiga tahun terakhir, realisasi APBD selalu mencapai di atas 90 persen. Misalnya pada 2025, realisasi belanja mencapai 92,78 persen dan menempati peringkat keenam secara nasional," ungkapnya.
Tidak hanya dari sisi belanja, realisasi pendapatan APBD Provinsi Gorontalo pada tahun lalu juga mencatatkan capaian yang tinggi.
"Berdasarkan evaluasi Kemendagri, realisasi pendapatan APBD tahun 2025 mencapai 106,89 persen atau tertinggi secara nasional. Karena itu, kami optimistis target pendapatan maupun belanja APBD 2026 dapat tercapai," katanya.
Baca juga: Breaking News! Kecelakaan di Cagar Alam Gorontalo, Minibus Toyota Berplat Merah Terperosok ke Jurang
Sementara itu, terkait estimasi sisa anggaran hingga akhir tahun, Sukril mengatakan belum dapat dihitung karena realisasi APBD semester pertama masih berlangsung.
"Estimasi sisa anggaran belum bisa diperkirakan karena realisasi APBD semester pertama masih berproses," jelasnya.
Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,096 triliun.
Dana tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15,507 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp822,629 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik sebesar Rp288,586 miliar.
Sukril juga memaparkan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi hingga akhir Juni.
"OPD yang memiliki penyerapan anggaran tertinggi adalah Inspektorat, Badan Kesbangpol, dan Dinas Perpustakaan. Sementara yang terendah adalah Dinas Pendidikan dengan realisasi 32,13 persen," ujarnya.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD dipengaruhi perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Perubahan tersebut berdampak pada proses pelaksanaan anggaran, termasuk pengadaan barang dan jasa.
"Kita tahu Provinsi Gorontalo mengalami perubahan struktur OTK sehingga memengaruhi proses pelaksanaan anggaran, termasuk pengadaan barang dan jasa," katanya.
Meski demikian, Pemprov Gorontalo telah menyiapkan mekanisme pengendalian agar penyerapan anggaran tetap berjalan sesuai target.
Pengendalian dilakukan melalui rapat pimpinan yang digelar setiap bulan, dengan memaparkan realisasi anggaran, kendala, serta solusi percepatan penyerapan di hadapan gubernur dan wakil gubernur.
"Provinsi memiliki mekanisme untuk mengontrol penyerapan anggaran melalui rapat pimpinan setiap bulan. Laporan realisasi dipaparkan di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk kendala dan solusi untuk mempercepat serapan anggaran," tegasnya.
Sukril menambahkan, mekanisme tersebut terbukti mampu menjaga kinerja APBD Provinsi Gorontalo.
"Hal itu terbukti pada tahun lalu, di mana serapan APBD, baik pendapatan maupun belanja, berada di atas rata-rata nasional," tutupnya. (*)
