​Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita 

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Rapat pembahasan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menanggapi tuntutan aksi Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbai Kabupaten Jayapura berlangsung panas.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura terlibat debat kusir hingga diwarnai aksi memukul meja rapat.

​Rapat yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Bamus) Kantor DPRK Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Distrik Sentani pada Selasa (29/6/2026) ini turut dihadiri oleh puluhan pengusaha dan kontraktor lokal.

​Ketua Kelompok Khusus (Poksus) Yakob Wasanggai, menegaskan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2026 yang mencapai Rp 124 miliar dinilai tidak menyentuh anggota forum pengusaha asli daerah.

Baca juga: DPRK Jayapura Digeruduk Kontraktor Asli Papua, Tuntut Transparansi Paket Proyek dan Bentuk Pansus

Tidak adanya pekerjaan atau proyek yang didapatkan oleh mereka menjadi pemantik utama.

​"Sangat disayangkan, saudara-saudara kita di Kabupaten Jayapura tidak menikmati dana Otsus itu. Sebagai Ketua Fraksi Otsus, saya meminta dibentuk Pansus agar kita bisa mengaturnya."

"Biar kita tahu sasarannya ke mana. Kami lahir dari Undang-Undang Otsus, jadi kami punya hak untuk mengawal dana tersebut agar benar-benar diperuntukkan bagi orang asli Kabupaten Jayapura," tegas Yakob.

​Yakob mendesak agar Pansus segera disahkan pada hari itu juga. Ia bahkan mengancam akan memboikot jalannya persidangan jika tuntutan tersebut diabaikan.

​"Jadi saya minta harus dibentuk Pansus. Kalau tidak, sidang hari ini batal. Kenapa paket-paket besar di Kabupaten Jayapura ini harus keluar (diberikan ke pihak luar)? Saya minta pembagian per wilayah koordinasi (korwil) dari setiap wilayah pengangkatan itu ada," lanjutnya.

Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPRK Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, menyatakan bahwa pengusulan Pansus harus tetap melewati prosedur resmi dewan.

​"Usulan Pansus harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," ujar Ruddy.

​Pernyataan itu langsung disanggah kembali oleh Yakob Wasanggai. Ia menuntut kejelasan waktu pembentukan dan mendesak keputusan diambil saat itu juga.

​"Tidak bisa tunggu-tunggu lagi, harus hari ini juga! Tidak boleh bicara begitu, harus bentuk Pansus!" seru Yakob sambil memukul meja rapat dan memotong pembicaraan Bob Banundi, anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

​Aksi potong pembicaraan ini memicu teguran dari Wakil Sekretaris Komisi D, Clief Ohee. Ia mengingatkan rekan-rekannya bahwa perdebatan sesama anggota dewan tetap memiliki batasan etika.

​"Saya meminta kepada pimpinan untuk mengarahkan jalannya rapat. Kalau ada yang sedang bicara, yang lain mendengar dulu. Kalau mau bicara, minta waktu dan izin kepada pimpinan. Setelah dipersilakan baru bicara, tidak boleh main potong," tegur Clief Ohee.

​Di sisi lain, Bob Banundi memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa dirinya ingin menjegal pembentukan Pansus. Ia menegaskan tidak ada niat sedikit pun untuk membatalkan usulan tersebut.

​"Tidak ada yang membatalkan usulan (Pansus) dan saya juga tidak punya hak untuk itu," kata Bob.

​Bob meminta agar semua anggota dewan menyamakan persepsi terlebih dahulu agar tidak terjadi salah paham yang berujung keributan.

Baca juga: Banyak Mafia Bermain hingga Pasok Tambang Ilegal, Pemkab Nabire Gandeng Polisi Tertibkan BBM Subsidi

Menurutnya, Pansus yang dibentuk nantinya jangan hanya berfokus pada dana Otsus, melainkan juga dana transfer lainnya.

​"Pahami dulu apa yang saya sampaikan supaya kita seirama. Pansus harus dibentuk, tetapi jangan hanya mengawasi dana Otsus saja. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga harus dimasukkan."

"Jangan sampai saya bicara belum dipahami, lalu langsung ribut. Kita harus tahu tujuan besar dari kehadiran Otsus ini untuk apa," pungkas Bob. 

Rapat tersebut ditunda pada pukul 1.45 WIT, dan akan digelar kembali usai makan siang. (*)