TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, ditengarai menjadi bancakan para mafia dan industri ilegal.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire akhirnya mengambil langkah tegas dengan memperketat dan menertibkan penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Langkah berani ini diambil menyusul maraknya praktik penimbunan dan penyelewengan BBM oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hingga memicu kelangkaan di tengah masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang mengungkapkan, keputusan penertiban ini bukan tanpa alasan.

Berdasarkan hasil kajian serta pengawasan langsung di lapangan, ditemukan fakta mencengangkan.

Baca juga: Penimbun Ribuan Liter Solar di Papua Ditangkap, Hendak Dipasok ke Tambang Ilegal Keerom

Kuota BBM subsidi yang sejatinya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, justru dikuras habis oleh para mafia demi meraup keuntungan pribadi.

"Sesuai hasil kajian lapangan, banyak BBM subsidi diambil dan ditimbun oleh oknum tak bertanggung jawab. Akibatnya, BBM yang seharusnya digunakan oleh masyarakat tidak tersalurkan dengan baik," ujar Yulianus ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).

Lebih mencengangkan lagi, Yulianus membeberkan pasokan BBM subsidi tersebut dialihkan secara ilegal untuk menyuplai kebutuhan industri skala besar.

Salah satu sektor yang paling banyak menyedot kuota masyarakat ini adalah sektor pertambangan ilegal yang saat ini tengah menjamur di wilayah Nabire.

Praktik culas inilah yang dinilai menjadi akar penyebab utama sering terjadinya kelangkaan BBM, yang pada akhirnya mencekik dan melumpuhkan aktivitas ekonomi warga lokal.

Menariknya, kebijakan penertiban ini sempat mendapat penolakan serta riak protes dari sebagian kalangan. Menanggapi gelombang protes tersebut, Sekda Nabire pun angkat bicara dengan nada sarkas sekaligus peringatan keras.

Ia menuding, pihak-pihak yang berteriak lantang menolak penertiban ini sebenarnya adalah bagian dari lingkaran hitam penyeleweng itu sendiri.

Baca juga: Bupati Nabire Gandeng Warga Buru Mafia BBM Dengan Imbalan Penghargaan

"Mereka yang berteriak-teriak soal penertiban BBM di Nabire ini sebenarnya adalah para penampung alias pemain BBM," ujarnya.

Pemkab Nabire memastikan tidak akan tinggal diam melihat hak masyarakat kecil dirampas begitu saja.

 Yulianus menegaskan, saat ini pemerintah daerah tengah menyusun strategi khusus untuk melacak, memetakan, hingga membongkar jaringan mafia BBM ini hingga ke akar-akarnya.

"Kami akan telusuri mereka semua," ujarnya.

Demi memberikan efek jera yang nyata, Pemkab Nabire bergerak cepat dengan menggandeng aparat penegak hukum secara intensif.

Yulianus mengaku telah meminta langsung kepada jajaran Polres Nabire untuk menyisir lapangan dan menindak tegas siapa saja yang kedapatan menimbun atau menyalahgunakan BBM subsidi tanpa pandang bulu.

"Apabila menemui penampung BBM di lapangan, maka langsung lakukan tindakan hukum," tegas Yulianus.

Di akhir penyampaiannya, Yulianus memperingatkan seluruh pihak agar jangan sekali-kali mencoba bermain dengan hak-hak masyarakat kecil.

Ia menekankan bahwa Pemkab Nabire berkomitmen penuh untuk mengawal ketersediaan energi yang berkeadilan bagi seluruh warga.

"Soal ini kita tidak main-main, karena kasihan dengan masyarakat yang harus menderita akibat praktik-praktik kotor mafia BBM," pungkasnya. (*)