TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa ancaman gempa bumi, tsunami, hingga banjir bandang (galodo) akan terus menjadi risiko yang dihadapi Kota Padang.
Karena itu, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan harus berfokus memperkuat mitigasi bencana untuk mengurangi dampak dan menyelamatkan sebanyak mungkin korban jiwa.
Menurut Fadly, posisi Sumatera Barat yang berada di kawasan Ring of Fire membuat bencana alam tidak mungkin dihilangkan. Yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem mitigasi yang terintegrasi.
"Yang menjadi kewajiban kita adalah mencarikan langkah-langkah mitigasi yang bisa mengurangi dan meminimalisir risiko bencana. Untuk menghilangkan bencana itu sangat tidak mungkin. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengurangi dampaknya," ujar Fadly saat menghadiri forum CEO Talk di Universitas Andalas (Unand), Senin (29/6/2026).
Ia mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana, mulai dari gempa bumi hingga galodo yang melanda Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem penanggulangan bencana.
Baca juga: Sekdaprov Sumbar soal Daerah Istimewa: Sebenarnya Kita Sudah Diberi Keistimewaan lewat UU
Menurutnya, kejadian tersebut bukan lagi peristiwa yang bersifat insidental, melainkan ancaman yang akan terus berulang.
"Berbicara tentang Ring of Fire, berbicara tentang bencana yang kita alami beberapa waktu lalu, itu tidak akan terelakkan pada tahun-tahun yang akan datang. Ini adalah kejadian yang akan terus berulang sehingga kita harus siap menghadapinya," katanya.
Fadly menilai sistem early warning system yang selama ini diterapkan di Kota Padang telah terbukti meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Ia menyebut sejak 2005 hingga 2026, Kota Padang telah merasakan ribuan kali aktivitas gempa dengan berbagai kekuatan. Namun, melalui sistem peringatan dini yang terus diperkuat, masyarakat kini semakin memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
"Yang paling penting adalah menciptakan awareness masyarakat. Apa pun yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan satu orang jiwa. Satu jiwa pun sangat berarti," ujarnya.
Menurut Fadly, pemerintah secara rutin membunyikan sirene peringatan tsunami setiap tanggal 26 setiap bulan serta menggelar simulasi tsunami setiap tahun sebagai bagian dari upaya membangun budaya siaga bencana.
Ia berharap kebiasaan tersebut terus meningkatkan kesiapan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi gempa besar maupun tsunami.
Baca juga: Bank Nagari dan Pemkab Mentawai Teken Kerja Sama Elektronifikasi Transaksi Daerah
Selain sistem peringatan dini, Fadly menilai mitigasi bencana juga harus dilakukan melalui pengelolaan lingkungan.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Sumatera Barat, seperti cek dam, sabo dam, dan infrastruktur pengendalian lainnya.
Namun, menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab memastikan saluran drainase dan kolam retensi berfungsi optimal.
"Jangan sampai ketika terjadi banjir, kolam retensi dan drainase justru tertutup sampah sehingga tidak bisa berfungsi," katanya.
Fadly juga menyoroti pentingnya penerapan budaya memilah sampah sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Karena itu, Pemerintah Kota Padang bersama PT Pegadaian mengembangkan program bank sampah yang terintegrasi dengan layanan digital sehingga masyarakat lebih mudah menabung sampah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.
Baca juga: BREAKING NEWS: Demo Mahasiswa di Polda Sumbar Ricuh, Massa Bakar Ban Bekas di Tengah Jalan
Ia mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan bank sampah, mulai dari pencatatan tabungan yang lambat hingga pelayanan yang belum maksimal.
Untuk itu, Pemko Padang berencana memberikan dukungan berupa bantuan operasional, penguatan kelembagaan, hingga digitalisasi sistem bank sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
"Tanpa campur tangan masyarakat, semua ini tidak akan berhasil. Karena itu kita ingin masyarakat ikut terlibat menjaga lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Universitas Andalas bersama PT Pegadaian memaparkan hasil kolaborasi riset berupa model mitigasi bencana berbasis masyarakat untuk menghadapi ancaman gempa Megathrust Mentawai dan tsunami di Kota Padang.
Wakil Rektor III Unand Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, Kurnia Warman, mengatakan model tersebut mengintegrasikan teknologi deteksi dini, sistem evakuasi, penyusunan SOP, hingga edukasi kebencanaan dengan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat informasi dan shelter evakuasi.
“Kolaborasi ini menghasilkan model mitigasi berbasis komunitas. Mulai dari integrasi teknologi deteksi dini, sistem evakuasi, penyusunan SOP, hingga edukasi simulasi. Menariknya, riset ini mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat informasi sekaligus shelter evakuasi,” ujar Kurnia Warman.
Baca juga: Semen Padang FC Gelar Latihan Perdana, Sejumlah Pemain Baru Menyusul Awal Juli
Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas, menilai pendekatan tersebut sesuai dengan karakter masyarakat Sumatera Barat karena masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial.
“Masjid di Sumbar bukan hanya tempat ibadah, tapi ruang sosial dan tempat berkumpul. Dengan pendekatan ini, edukasi kebencanaan tidak terasa berjarak dari kehidupan sehari-hari masyarakat,” kata Ismail.
Menurutnya, sistem yang dikembangkan juga dirancang tetap berfungsi saat terjadi gempa besar karena didukung sumber energi dan jaringan komunikasi mandiri sehingga dapat membantu proses penyelamatan masyarakat saat kondisi darurat. (*)
