TRIBUNNEWS.COM - Rusia akan meningkatkan lebih dari dua kali lipat porsi pelatihan militer dasar dalam mata pelajaran wajib pertahanan nasional bagi siswa kelas 6 hingga 11.
Mengutip Business Insider, Menteri Pendidikan Rusia Sergei Kravtsov mengatakan pada Jumat (26/6/2026) bahwa mulai 1 September, sebanyak 50 persen materi pelajaran Dasar-Dasar Keamanan dan Pertahanan Dalam Negeri akan dikhususkan untuk pelatihan militer.
Porsi tersebut meningkat dari sebelumnya 20 persen.
Kurikulum juga akan diperluas dengan materi mengenai kendaraan udara tak berawak (drone) serta latihan lapangan.
Seluruh mata pelajaran tersebut memiliki durasi 34 jam dalam setiap tahun ajaran.
Artinya, berdasarkan kebijakan baru itu, sedikitnya 17 jam akan digunakan untuk pelatihan militer dasar.
Selain memuat pelajaran tentang sejarah militer Rusia, pengabdian kepada masyarakat, dan cara bertahan hidup pada masa perang, mata pelajaran ini juga mengajarkan keterampilan yang berkaitan dengan pertempuran bagi siswa yang lebih senior, seperti pertolongan pertama, penggunaan dasar senjata api, serta cara menggunakan granat tangan.
Materi tersebut serupa dengan Pelatihan Militer Awal pada era Soviet, yang dahulu menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah menengah atas.
Saat itu, siswa mendapat pelatihan baris-berbaris, pertolongan pertama, penggunaan senapan, hingga latihan lapangan.
Program tersebut dihapus pada 1993.
Baca juga: Putin Sesumbar, Klaim Pasukan Rusia Hanya Berjarak 5 Kilometer dari Kupiansk
Namun, Rusia kembali memperkenalkan unsur-unsur pelatihan militer setelah invasi skala penuh ke Ukraina dimulai pada 2022.
Media independen Rusia, Vertska, melaporkan bahwa di tengah dorongan pemerintah memperkuat pendidikan militer, jaksa mengajukan lebih dari 200 tuntutan terhadap sekolah-sekolah sepanjang 2024 karena tidak menyediakan fasilitas pelatihan militer, seperti lapangan tembak.
Rusia juga berencana memperluas pelatihan militer di sekolah.
Pada April lalu, pemerintah membahas rencana menghidupkan kembali Pelatihan Militer Awal melalui mata pelajaran terpisah berdurasi 64 jam yang berfokus pada disiplin, keterampilan tempur, dan kemampuan bertahan hidup.
Meski demikian, keputusan final mengenai rencana tersebut masih belum diambil.
Surat kabar bisnis Rusia Kommersant melaporkan bahwa para pejabat tengah membahas program percontohan yang akan dimulai pada September bagi siswa kelas 9 hingga 11 di 10 wilayah, termasuk Krimea yang diduduki Rusia.
Revisi kurikulum ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan NATO.
Sejumlah pemimpin Barat, termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, pada awal bulan ini memperingatkan bahwa Rusia kemungkinan siap melancarkan serangan skala besar ke Eropa pada 2030.
Peringatan tersebut kemudian digunakan oleh sejumlah pihak di Rusia sebagai alasan untuk meningkatkan kesiapan militer di kalangan pelajar.
Wakil Ketua Pertama Komite Duma Negara Urusan CIS, Viktor Vodolatsky, mengatakan kepada media lokal pada 22 Juni bahwa, mengingat pernyataan NATO tersebut, pendidikan yang berkaitan dengan perang sebaiknya mulai diberikan kepada siswa setelah mereka menyelesaikan kelas 5 sekolah dasar.
"Anak-anak Rusia harus dipersiapkan untuk perang dengan NATO dan Uni Eropa segera setelah sekolah dasar," kata Vodolatsky.
Sejak melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, Rusia melakukan perubahan besar terhadap sistem pendidikannya dengan meningkatkan kontrol pemerintah atas sekolah serta memperkuat pendidikan yang berorientasi pada ideologi negara.
Studi yang dirangkum oleh Meduza dan Re:Russia menyebut perubahan tersebut sebagai kebijakan yang sistematis untuk membentuk loyalitas siswa melalui pendidikan.
Sementara itu, Re:Russia adalah platform analisis dan lembaga pemikir (think tank) yang berfokus pada politik, ekonomi, dan masyarakat Rusia dengan kontribusi para pakar internasional.
Berikut poin-poin utama hasil studi tersebut.
Pemerintah pusat kini mengendalikan hampir seluruh isi kurikulum sehingga otonomi sekolah dan pemerintah daerah dalam menentukan materi pembelajaran semakin berkurang.
Guru juga diwajibkan mengikuti kurikulum nasional yang seragam.
Mata pelajaran diperbarui dengan narasi yang mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pembenaran perang di Ukraina, pendidikan patriotisme, serta materi dasar pertahanan dan militer.
Program wajib seperti Conversations about Important Things digunakan sebagai sarana penyampaian pesan resmi pemerintah kepada para siswa.
Selain beban administrasi dan kegiatan patriotik yang bertambah, guru yang menyampaikan pandangan berbeda berisiko diberhentikan atau diproses secara hukum.
Akibatnya, banyak guru hanya menjalankan instruksi secara formal demi mempertahankan pekerjaan mereka.
Kekurangan tenaga pengajar, meningkatnya jumlah murid, serta bertambahnya tugas nonakademik menyebabkan kualitas pembelajaran menurun dan meningkatkan beban kerja guru.
Meski pendidikan diklaim gratis, keluarga tetap harus mengeluarkan biaya tambahan untuk buku, seragam, kegiatan sekolah, hingga les privat.
Hubungan antara guru, siswa, dan orang tua juga menjadi lebih tegang akibat meningkatnya budaya saling melaporkan atas dugaan sikap yang dianggap tidak patriotik.
Pemerintah Rusia diprediksi akan terus memperluas pendidikan berbasis patriotisme, meningkatkan pengawasan terhadap sekolah, serta memperkuat unsur ideologis dan militer dalam sistem pendidikan.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
