TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Rencana pembangunan terminal seaplane (pesawat amfibi) di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah, mendapat penolakan dari masyarakat di tujuh dusun yang berada di sekitar kawasan bendungan.

Warga menilai proyek tersebut berpotensi menghilangkan sumber penghidupan ribuan nelayan yang selama ini bergantung pada hasil tangkapan ikan di bendungan.

Penolakan disampaikan masyarakat dari Dusun Karang Baru, Embung, Merang Baru, Muskalah, Sesake, Selebung, hingga Tunjeng. Mereka khawatir operasional seaplane nantinya akan membatasi aktivitas penangkapan ikan di area bendungan.

Ketua Pokmas Pade Angen sekaligus Ketua Nelayan Karang Baru Barat, Beni Kuspandi, mengatakan sekitar 99 persen warga di tujuh dusun tersebut berprofesi sebagai nelayan.

"Untuk warga dan masyarakat di sini sekitar 7 kekadusan, Karang Baru, Embung, Merang Baru, Muskalah, Sesake, Selebung, hingga Tunjeng 99 persen merupakan nelayan, karena itu sebagai mata pencaharian yang paling utama," ujar Beni saat ditemui, Senin (29/6/2026).

Baca juga: Lombok Tengah Targetkan Pembangunan Terminal Seaplane Bendungan Batujai Dimulai Tahun Ini

Menurutnya, apabila kawasan bendungan ditutup atau dibatasi untuk kepentingan operasional pesawat amfibi, masyarakat akan kehilangan sumber pendapatan utama.

"Kalau ini (seaplane) benar-benar terbangun otomatis mereka akan kelaparan," katanya.

Selain alasan ekonomi, warga juga mengaku telah berulang kali menjadi pihak yang terdampak pembangunan di wilayah tersebut. Mereka menyebut sebelumnya telah kehilangan lahan akibat pembangunan Bendungan Batujai, pembangunan Bandara Internasional Lombok, hingga proyek sedimentasi bendungan.

"Sudah tiga kali korban, pertama lahan nenek moyang kita diambil, kedua bandara, ketiga kemarin ada proyek sedimentasi... sekarang diambil lagi untuk nelayan, masa iya-iya terus dong, mati kita sebagai masyarakat di sini," ujar Beni.

Warga juga mempertanyakan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Hingga kini, mereka mengaku belum pernah menerima penjelasan resmi dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi mengenai rencana pembangunan terminal seaplane tersebut. Informasi yang diperoleh masyarakat sejauh ini hanya berasal dari kabar yang beredar.

Selain itu, warga menyoroti potensi dampak terhadap pengelolaan air Bendungan Batujai yang selama ini dimanfaatkan untuk irigasi pertanian di wilayah Praya Barat Daya hingga Lombok Barat. Mereka juga khawatir akses masyarakat terhadap kawasan bendungan sebagai destinasi wisata akan semakin terbatas apabila proyek tersebut direalisasikan.

Atas dasar itu, masyarakat meminta Bupati Lombok Tengah dan Gubernur Nusa Tenggara Barat turun langsung memberikan penjelasan sekaligus menjamin keberlangsungan mata pencaharian nelayan.

"Pertama kita akan menolak keras tetap. Kalau bisa kita nanti akan berunjuk rasa untuk menolak keras adanya seaplane ini," tegas Beni.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proyek terminal seaplane di Bendungan Batujai belum memasuki tahap operasional karena masih menunggu penyelesaian sejumlah perizinan di kementerian.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan target operasional yang semula direncanakan pada Juni 2026 diundur menjadi Agustus 2026.

"Banyak izin yang harus diurus, mudah-mudahan 17 Agustus bisa. Ada revisi (waktu penyelesaian)," kata Ervan.

Menurutnya, proses yang masih berjalan meliputi penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), hingga izin operasional.

"Ini simultan diurus, tidak ada yang ribet diurus tapi banyak dan bertahap," ujarnya.

Pemprov NTB merencanakan seaplane sebagai moda transportasi alternatif untuk meningkatkan konektivitas menuju sejumlah destinasi wisata di NTB, termasuk Gili Balu, Teluk Saleh, Satonda, Gili Tramena, dan Kawasan Mandalika. Bendungan Batujai dipilih sebagai lokasi landasan karena berada dekat dengan Bandara Internasional Lombok.

(*)