Pertama, cuaca buruk memaksa sejumlah nelayan Pantai Purus Padang menganggur dan memutar otak demi menyambung hidup.
Nelayan Pantai Purus Padang di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ini mengaku harus meminjam uang kepada kerabat akibat tidak bisa melaut dalam sepekan terakhir.
Kedua, arus buka tutup diberlakukan di kawasan Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Senin (29/6/2026) siang.
Penerapan ini didasari akibat truk rusak di Kelok Janjang atau Aia Bajanjang, sehingga kendaraan mengular cukup panjang.
Ketiga, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa ancaman gempa bumi, tsunami, hingga banjir bandang (galodo) akan terus menjadi risiko yang dihadapi Kota Padang.
Karena itu, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan harus berfokus memperkuat mitigasi bencana untuk mengurangi dampak dan menyelamatkan sebanyak mungkin korban jiwa.
Simak informasi lengkapnya berikut ini:
Cuaca buruk memaksa sejumlah nelayan Pantai Purus Padang menganggur dan memutar otak demi menyambung hidup.
Nelayan Pantai Purus Padang di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ini mengaku harus meminjam uang kepada kerabat akibat tidak bisa melaut dalam sepekan terakhir.
Nelayan, Jumadi Awalludin (43) mengaku harus terpaksa meminjam uang agar bisa mencukupi kebutuhan hidup.
Sebab, cuaca buruk membuat ia dan nelayan lainnya tidak bisa melaut. Bahkan dalam sepekan, hanya bisa berlayar selama tiga hari.
Pada kesempatan itu juga, tangkapan ikan tidaklah memuaskan lantaran waktu melaut hanya bisa beberapa jam.
Baca juga: 21.436 Paket Bantuan Pangan Disalurkan untuk Warga Solok Selatan
"Kalau sudah tidak melaut begini dan tak ada uang, mau tidak mau harus pinjam uang untuk biaya sehari-hari, karena keluarga butuh makan," kata dia saat ditemui di Jalan Samudera, Purus, Senin (29/6/2026).
Kondisi cuaca sekarang sangat menyulitkan dia. Tidak hanya untuk biaya hidup sehari-hari, melainkan juga kebutuhan sekolah sang anak.
Pengakuan Jumadi Awalludin, ia tengah pusing memikirkan uang masuk sekolah sang anak ke tingkat SMA.
Biaya yang dibutuhkan mencapai Rp2.000.000, sementara ia tak bisa pergi melaut dan hasil tangkapan tidaklah memuasakan.
"Sekarang ini pusing, anak mau masuk SMA, butuh biaya Rp2.000.000, sedangkan saya tidak bisa ke laut," ujarnya.
Baca juga: PLN Pastikan Keandalan Listrik selama Ekraf Fest Bandagala 2026 di Pariaman
Ia berharap, semoga pemerintah bisa memberikan bantuan berupa sembako, biaya sekolah maupun mesin kapal yang baru untuknya.
Sebab, mesin kapalnya sudah tidak layak dan selama ini hanya bisa menumpang ke kapal nelayan lain.
"Saya hanya menumpang kalau ke laut, sudah 10 tahun kapal saya hancur, mau membeli tidak ada uang. Kalau kapal sendiri, hasil tangkapan tidak lagi dibagi," tutupnya.
Senada, nelayan lainnya Irvan juga mengaku meminjam uang jika tidak ke laut dan hasil tangkapan tak memuaskan.
Biasanya para nelayan menyisihkan uang saat hasil tangkapan memuaskan, namun untuk saat ini untuk ke laut saja susah.
"Kalau tidak ada ke laut, harus minjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mau bagaimana lagi, ke laut tidak bisa saat cuaca buruk ini," katanya.
Baca juga: Padang Perkuat Mitigasi Megathrust, Wako Fadly: Bencana Tak Bisa Dihilangkan, Warga Harus Siap
Cuaca buruk dan gelombang tinggi, nelayan di Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang mengaku hanya tiga hari dapat melaut selama sepekan terakhir.
Ditemui TribunPadang.com di Jalan Samudera, Kelurahan Purus, sejumlah nelayan mengeluhkan kondisi tersebut.
Salah satu nelayan, Jumadi (49) mengaku tidak melaut hari ini karena melihat kondisi cuaca buruk di Pantai Padang.
"Tidak ke laut hari ini, tadi cuaca buruk, melihat itu, saya tidak berani pergi," kata dia memberikan keterangan, Senin (29/6/2026).
Berdasarkan pengamatannya pada subuh hari, Jumadi melihat hujan turun, angin kencang dan onbak besar.
Dengan pengalamannya selama ini mengarungi lautan, kondisi cuaca seperti itu diyakini tidak baik untuk memaksakan diri pergi melaut.
Baca juga: Sekdaprov Sumbar soal Daerah Istimewa: Sebenarnya Kita Sudah Diberi Keistimewaan lewat UU
"Kondisi cuaca subuh tadi hujan, angin kencang, dan ombak besar, makanya saya mengurungkan niat," jelasnya.
Apabila tetap dipaksakan, akibatnya kata Jumadi bisa fatal. Mulai dari kapal yang terombang ambing, hancur, hingga nelayan bisa kehilangan nyawa.
Untuk itu, atas dasar keselamatan, ia memilih tidak melaut meski mengaku tak ada pendapatan sepekan terakhir.
"Dalam sepekan ini, cuma tiga hari ke laut, cuaca buruk menjadi kendala. Kemarin sempat ke laut tiga jam, namun hasil tangkapan tak membuahkan hasil," ujarnya.
Senada, nelayan lainnya bernama Jumadi Awalludin (43) mengatakan hanya bisa pergi melaut tiga hari selama sepekan terakhir.
Bukan karena malas-malasan, cuaca buruk menjadi kendala ia dan nelayan lainnya untuk mencari peruntungan di laut Purus.
Baca juga: Cuaca Buruk Paksa Nelayan Padang Parkir Kapal, Seminggu Hanya Tiga Hari Melaut
"Sama, saya juga bisa melaut selama tiga hari, cuaca buruk menjadi kendala kita di lapangan," tuturnya.
Sementara hari ini, ia kembali tidak melaut, lantaran tanda-tanda cuaca buruk sudah diamati sejak subuh hari.
Meski tak dapat mencari rezeki di lautan hari ini, ia memilih membantu pedagang ikan di Jalan Samudera untuk mendapatkan sedikit uang.
"Sekarang hanya bantu-bantu teman jualan ikan di sini, meski uangnya tidak banyak, setidaknya bisa untuk membeli satu gantang beras, atau sekitar tiga liter levih," tutupnya.
Arus buka tutup diberlakukan di kawasan Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Senin (29/6/2026) siang.
Penerapan ini didasari akibat truk rusak di Kelok Janjang atau Aia Bajanjang, sehingga kendaraan mengular cukup panjang.
Berdasarkan laporan sejumlah pengendara yang melintas, kendaraan dari kedua arah harus bergantian melewati jalur tersebut akibat akses buka tutup.
Bahkan, ujung kemacetan akibat truk yang rusak sudah sampai di Rumah Makan Mintuo, sebelum perbatasan Padang menuju Solok di Sitinjau Lauik.
Pengendara, Firman mengatakan truk rusak menjadi penyebab kendaraan mengular panjang pada Senin pagi di Sitinjau Lauik.
Baca juga: Mulai 18 Juli 2026, CFD Katapiang Bakal Jadi Ikon Baru Wisata Akhir Pekan Padang Pariaman
"Ada truk rusak di Kelok Janjang, makanya terjadi kemacetan," kata dia saat memberikan keterangan.
Ia menyebut, kendaraan dari arah Solok ke Padang harus tertahan, lantaran harus mendahului truk menanjak dari arah sebaliknya.
Arus buka tutup ujar Firman diberlakukan pasca truk rusak. Untuk itu, kendaraan harus bergantian melintas.
"Saat ini masih buka tutup di lokasi, macetnya panjang," pungkasnya.
Senada, pengendara lainnya bernama Putra menyebut ekor kemacetan dari arah Solok ke Padang sudah sampai di Rumah Makan Mintuo.
Baca juga: Wali Kota Padang Dijadwalkan Hadiri CEO Talk di Unand dan Audiensi dengan BWS Sumatera V
Kemacetan panjang ini kata Putra, dipicu oleh truk rusak di jalur Sitinjau Lauik. Oleh karena itu, sebagai pengendara ia harus bersabar.
"Macetnya sudah sampai Rumah Makan Mintuo, sesudah perbatasan dari arah Padang ke Solok," tuturnya.
Baca juga: Truk Rusak di Sitinjau Lauik, Jalur Padang-Solok Diberlakukan Sistem Buka Tutup Pagi Ini
Kemacetan panjang dilaporkan terjadi akibat adanya kendaraan jenis truk yang mengalami kerusakan teknis, sehingga menghambat laju kendaraan dari kedua arah.
Akibatnya diberlakukan sistem buka tutup untuk mengantisipasi kemacetan semakin parah.
Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Solok, Iptu Rido, membenarkan adanya antrean panjang kendaraan tersebut.
Pihaknya dari Polres Solok telah mengirimkan petugas untuk melakukan pengaturan dan pemantauan terkait kondisi lalu lintas.
"Iya ada kendaraan truk mengalami kerusakan di pendakian Tunggua kawasan Sitinjau Lauik. Akibatnya terdapat antrean kendaraan," ujar Rido.
Untuk mengatur akses lalu lintas, Iptu Rido telah mengirimkan petugas ke lapangan.
"Kita mengimbau agar tidak ada pengendara yang mengambil dua atau tiga jalur. Kami minta tetap sabar di jalur masing-masing pada saat diberlakukannya sistem buka tutup," sebutnya.
Diketahui bahwa jalur Sitinjau Lauik dikenal sebagai salah satu ruas jalan ekstrem dan berbahaya di Sumatera Barat.
Berada di kawasan perbukitan terjal Kota Padang, jalur ini menjadi penghubung utama antara Kota Padang dan Kabupaten Solok, sekaligus bagian penting dari Jalan Lintas Sumatera.
Secara geografis, Sitinjau Lauik terletak di wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan, dengan jarak sekitar 19,4 kilometer dari Kantor Gubernur Sumbar.
Jalur ini membentang di kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan kontur medan yang menantang, berupa tanjakan dan turunan curam, tikungan tajam, serta tebing dan jurang.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa ancaman gempa bumi, tsunami, hingga banjir bandang (galodo) akan terus menjadi risiko yang dihadapi Kota Padang.
Karena itu, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan harus berfokus memperkuat mitigasi bencana untuk mengurangi dampak dan menyelamatkan sebanyak mungkin korban jiwa.
Menurut Fadly, posisi Sumatera Barat yang berada di kawasan Ring of Fire membuat bencana alam tidak mungkin dihilangkan. Yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem mitigasi yang terintegrasi.
"Yang menjadi kewajiban kita adalah mencarikan langkah-langkah mitigasi yang bisa mengurangi dan meminimalisir risiko bencana. Untuk menghilangkan bencana itu sangat tidak mungkin. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengurangi dampaknya," ujar Fadly saat menghadiri forum CEO Talk di Universitas Andalas (Unand), Senin (29/6/2026).
Ia mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana, mulai dari gempa bumi hingga galodo yang melanda Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem penanggulangan bencana.
Baca juga: Sekdaprov Sumbar soal Daerah Istimewa: Sebenarnya Kita Sudah Diberi Keistimewaan lewat UU
Menurutnya, kejadian tersebut bukan lagi peristiwa yang bersifat insidental, melainkan ancaman yang akan terus berulang.
"Berbicara tentang Ring of Fire, berbicara tentang bencana yang kita alami beberapa waktu lalu, itu tidak akan terelakkan pada tahun-tahun yang akan datang. Ini adalah kejadian yang akan terus berulang sehingga kita harus siap menghadapinya," katanya.
Fadly menilai sistem early warning system yang selama ini diterapkan di Kota Padang telah terbukti meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Ia menyebut sejak 2005 hingga 2026, Kota Padang telah merasakan ribuan kali aktivitas gempa dengan berbagai kekuatan. Namun, melalui sistem peringatan dini yang terus diperkuat, masyarakat kini semakin memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
"Yang paling penting adalah menciptakan awareness masyarakat. Apa pun yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan satu orang jiwa. Satu jiwa pun sangat berarti," ujarnya.
Menurut Fadly, pemerintah secara rutin membunyikan sirene peringatan tsunami setiap tanggal 26 setiap bulan serta menggelar simulasi tsunami setiap tahun sebagai bagian dari upaya membangun budaya siaga bencana.
Ia berharap kebiasaan tersebut terus meningkatkan kesiapan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi gempa besar maupun tsunami.
Baca juga: Bank Nagari dan Pemkab Mentawai Teken Kerja Sama Elektronifikasi Transaksi Daerah
Selain sistem peringatan dini, Fadly menilai mitigasi bencana juga harus dilakukan melalui pengelolaan lingkungan.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Sumatera Barat, seperti cek dam, sabo dam, dan infrastruktur pengendalian lainnya.
Namun, menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab memastikan saluran drainase dan kolam retensi berfungsi optimal.
"Jangan sampai ketika terjadi banjir, kolam retensi dan drainase justru tertutup sampah sehingga tidak bisa berfungsi," katanya.
Fadly juga menyoroti pentingnya penerapan budaya memilah sampah sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Karena itu, Pemerintah Kota Padang bersama PT Pegadaian mengembangkan program bank sampah yang terintegrasi dengan layanan digital sehingga masyarakat lebih mudah menabung sampah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.
Baca juga: BREAKING NEWS: Demo Mahasiswa di Polda Sumbar Ricuh, Massa Bakar Ban Bekas di Tengah Jalan
Ia mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan bank sampah, mulai dari pencatatan tabungan yang lambat hingga pelayanan yang belum maksimal.
Untuk itu, Pemko Padang berencana memberikan dukungan berupa bantuan operasional, penguatan kelembagaan, hingga digitalisasi sistem bank sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
"Tanpa campur tangan masyarakat, semua ini tidak akan berhasil. Karena itu kita ingin masyarakat ikut terlibat menjaga lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Universitas Andalas bersama PT Pegadaian memaparkan hasil kolaborasi riset berupa model mitigasi bencana berbasis masyarakat untuk menghadapi ancaman gempa Megathrust Mentawai dan tsunami di Kota Padang.
Wakil Rektor III Unand Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, Kurnia Warman, mengatakan model tersebut mengintegrasikan teknologi deteksi dini, sistem evakuasi, penyusunan SOP, hingga edukasi kebencanaan dengan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat informasi dan shelter evakuasi.
“Kolaborasi ini menghasilkan model mitigasi berbasis komunitas. Mulai dari integrasi teknologi deteksi dini, sistem evakuasi, penyusunan SOP, hingga edukasi simulasi. Menariknya, riset ini mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat informasi sekaligus shelter evakuasi,” ujar Kurnia Warman.
Baca juga: Semen Padang FC Gelar Latihan Perdana, Sejumlah Pemain Baru Menyusul Awal Juli
Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas, menilai pendekatan tersebut sesuai dengan karakter masyarakat Sumatera Barat karena masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial.
“Masjid di Sumbar bukan hanya tempat ibadah, tapi ruang sosial dan tempat berkumpul. Dengan pendekatan ini, edukasi kebencanaan tidak terasa berjarak dari kehidupan sehari-hari masyarakat,” kata Ismail.
Menurutnya, sistem yang dikembangkan juga dirancang tetap berfungsi saat terjadi gempa besar karena didukung sumber energi dan jaringan komunikasi mandiri sehingga dapat membantu proses penyelamatan masyarakat saat kondisi darurat. (*)
