TRIBUNPAPUABARAT.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) untuk menginisiasi sistem pengawasan perbatasan berbasis teknologi drone bertajuk “Pagar Digital”.

Program ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan darat maupun laut.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa ide ini berawal dari pengalamannya menghadiri pameran pertahanan di Singapura.

“Saya melihat banyak teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan, tetapi belum ada yang buatan anak bangsa. Padahal SDM kita punya daya saing tinggi,” ujarnya melalui siaran pers kepada Tribunpapuabarat.com, Selasa (30/6/2026).

Menurut Hendarsam, Indonesia memiliki garis perbatasan darat sepanjang 3.111 km yang rawan perlintasan ilegal.

Dari jumlah tersebut, hanya terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB), sebagian besar belum aktif.

“Tantangan terbesar justru ada di jalur tikus yang sulit diawasi,” katanya.

Data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari–April 2026 mencatat 679.867 pelintas resmi.

Namun, keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel, serta ancaman kejahatan lintas batas seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia menambah kompleksitas pengawasan.

Baca juga: Ditjen Imigrasi Berlakukan WFH ASN Setiap Jumat, Pelayanan Publik Tetap Optimal

Fokus Wilayah dan Teknologi Drone

Program Pagar Digital akan diprioritaskan di Kalimantan (perbatasan Malaysia), Papua (Papua Nugini), dan Nusa Tenggara Timur (Timor Leste). Untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau dan Batam.

Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 bersama PT Dirgantara Indonesia.

Drone tersebut dirancang beroperasi 24 jam dengan tenaga surya, mengombinasikan dua tipe:

• Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance): terbang konstan di ketinggian 1.000 meter untuk pemantauan perimeter jarak jauh.
• Drone Mantis: melakukan intersepsi visual jarak dekat setelah HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan.

“Pagar Digital tidak menghentikan orang secara fisik, tetapi memberikan situational awareness real-time. Begitu ada pergerakan di blind spot, sistem langsung mengirim koordinat ke pos terdekat,” jelas Hendarsam.

Lebih jauh, Hendarsam menegaskan bahwa program ini menjadi fondasi kemandirian siber di lingkungan keimigrasian.

“Kerja sama dengan ITB dan PT DI memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan teknologi domestik, kita bisa menutup celah bagi pelintas ilegal sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional,” tutupnya.