Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Aulia Prasetya | Sabang
SERAMBINEWS.COM, SABANG - Persoalan sulitnya memperoleh tiket kapal lambat lintasan Sabang - Banda Aceh kembali menjadi sorotan.
Meski sistem penjualan telah beralih ke platform digital, keluhan masyarakat terkait keterbatasan tiket dan sulitnya akses pembelian dinilai belum juga teratasi.
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STIS Al-Aziziyah Sabang menilai PT ASDP Indonesia Ferry perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penjualan tiket yang saat ini diterapkan. Menurut mereka, digitalisasi layanan belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Baca juga: Liburan ke Sabang? Ini Tarif Tiket Kapal Cepat dan Feri Banda Aceh - Sabang
Ketua DEMA STIS Al-Aziziyah Sabang, Haikal, mengatakan masyarakat Sabang masih sering mengeluhkan tiket yang cepat habis, sementara kebutuhan mobilitas menuju Banda Aceh terus meningkat untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga administrasi pemerintahan.
"Masalah ini bukan lagi keluhan baru. Hampir setiap periode ramai penumpang, persoalan yang muncul tetap sama, yakni masyarakat kesulitan mendapatkan tiket. Ini menunjukkan sistem yang ada perlu dievaluasi secara menyeluruh," kata Haikal, Rabu (1/7/2026).
Ia menilai digitalisasi seharusnya menghadirkan kemudahan, bukan justru menimbulkan kesenjangan akses bagi masyarakat yang bergantung pada transportasi laut.
Menurutnya, sebagai satu-satunya jalur transportasi reguler menuju Pulau Weh, pelayanan penyeberangan tidak boleh hanya berorientasi pada penerapan teknologi, tetapi juga harus menjamin kemudahan, keadilan, dan kepastian memperoleh tiket.
DEMA mengusulkan agar PT ASDP menerapkan sistem check-in berbasis QR Code sehingga penumpang tidak lagi mengantre untuk mencetak tiket.
Baca juga: Ini Jadwal dan Harga Tiket Kapal Feri Lintas Sabang - Banda Aceh Selasa 17 Maret 2026
Selain itu, verifikasi identitas menggunakan KTP elektronik dinilai perlu diperketat guna mencegah praktik penyalahgunaan tiket maupun pembelian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Mereka juga meminta penjualan tiket secara langsung hanya dilakukan melalui mitra resmi dengan pengawasan yang lebih ketat agar tidak membuka ruang bagi praktik percaloan maupun pungutan di luar ketentuan.
"Transportasi laut adalah kebutuhan dasar masyarakat Sabang.
Ketika masyarakat berulang kali kesulitan memperoleh tiket, maka yang harus dievaluasi bukan hanya perilaku pengguna, tetapi juga sistem pelayanan yang disediakan operator," ujar Haikal.
DEMA berharap PT ASDP tidak menunggu persoalan kembali mencuat setiap musim libur atau lonjakan penumpang.
Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar pelayanan penyeberangan benar-benar memberikan kepastian bagi masyarakat yang bergantung pada kapal sebagai akses utama keluar masuk Pulau Weh.(*)
