‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - 12 negeri adat di wilayah pegunungan Seram Utara, Maluku Tengah menyampaikan protes penolakan tapal batas kawasan hutan Taman Nasional Manusela oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).
‎
‎Protes dilayangkan berturut-turut pada Mei 2026 hingga Juni 2026 dengan satu tuntutan utama meminta dicabutnya pal batas hutan yang masuk di area perkebunan warga.
‎
‎Pal batas yang dipatok diketahui hanya berjarak ratusan meter hingga 1-2 kilometer dari pemukiman. Hal itu membuat mereka khawatir sumber penghidupannya dibatasi. 
‎
‎Atas hal itu, DPRD Maluku Tengah bakal menemui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) guna berkoordinasi atas protes yang dilayangkan masyarakat adat.
‎
‎Demikian disampaikan Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa kepada TribunAmbon, Kamis (2/7/2026).

Baca juga: Bubur Kacang Hijau di Pasaran Naik Harga, Pedagang: Bahan Baku Mahal dan Peminat Makin Sedikit 

Baca juga: Euforia Prancis Pecah di Kediaman Ketua DPRD Ambon: Jangan Sakiti Persaudaraan Karena Sepak Bola

‎"Jadi memang nanti ke depan akan ada koordinasi. Kita sudah pertemuan dengan Raja-Raja di wilayah Pegunungan Seram Utara. Dan teman-teman Komisi I dan mungkin pimpinan DPRD untuk hari ini dan besok ketemu dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan," ujar Haurissa.

‎Dikatakan, persoalan yang sama bukan hanya terjadi di wilayah Seram Utara melainkan terjadi di wilayah Seram Selatan meliputi Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Telutih. 
‎
‎Haurissa juga menyesalkan patok batas tersebut tanpa melibatkan otoritas lokal dan masyarakat setempat. 
‎
‎"Ada satu hal yang menjadi tanda tanya bagi kita, tolong dong pemasangan patok itu tanpa masyarakat tahu. Sedikitnya kan harus dong (BPKH) koordinasi dengan masyarakat dulu, kan di aturan itu kan ada. Ada pendampingan dari masyarakat, paling minimal masyarakat bisa juga menjadi penunjuk begitu kan," tukas Wakil Rakyat itu.
‎
‎Terlebih patok yang ada jaraknya begitu dekat dengan pemukian dan kebun warga. 
‎
‎"Ini kan patok dulunya itu jauh dari area pemukiman masyarakat. (Sekarang) Sudah mungkin saja puluh meter dari pemukian masyarakat, rumah warga dan kebun-kebun warga," ular Politisi Gerindra itu.
‎
‎Dirinya menyebut, ia dan beberapa Anggota DPRD telah duduk bersama dengan masyarakat dan pimpinan kecamatan juga Forkopimcam Seram Utara beberapa waktu lalu.
‎
‎Mereka telah menyimak dengan seksama  keluhan dan protes masyarakat yang mendiami wilayah Pegunungan Seram Utara. 
‎
‎Atas kondisi itu, pihaknya berkomitmen menjembatani penyelesaian polemik tersebut. Ia juga meminta masyarakat agar mempercayakan langkah pemerintah dalam hal ini DPRD untuk menjawab tuntutan mereka.
‎
‎"Kami meminta masyarakat agar percayakan kepada pemerintah, kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menemukan jalan keluar atau solusi terbaik," pungkas Haurissa. (*)