- Giri Ramanda Kiemas menilai tingginya biaya politik saat Pilkada membuat sebagian kepala daerah terdorong melakukan praktik korupsi setelah terpilih.

Menurutnya, kepala daerah kerap memiliki beban untuk membalas jasa pihak yang membantu pendanaan maupun memenangkan Pilkada, sehingga membuka peluang terjadinya suap dan penyalahgunaan jabatan.

"Masalahnya berkaitannya dengan balas budi ketika pilkada. Jasa orang untuk memenangkan, kemudian jasa orang untuk membantu pendanaan, nah ini harus dibayar," kata Giri.

Ia pun mendorong perbaikan sistem Pilkada agar biaya politik tidak semakin tinggi. Giri juga mengajak masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena imbalan tertentu.

Editor Video: VP Magang/Dian Rahmawati

# suap # korupsi # pilkada # Giri Ramanda Kiemas # pdip