TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO - DPRD Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mendorong pemerintah daerah menyusun standar operasional prosedur (SOP) operasional jip wisata di kawasan Dieng.
Aturan ini tak hanya mengatur cara berkendara atau kompetensi pengemudi tetapi juga jalur operasional.
Usulan ini menyusul viralnya kecelakaan jip menabrak pemotor di wilayah Menjer, Kecamatan Garung, Wonosobo, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Mugi Sugeng mengatakan, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, berkembangnya sektor wisata akan membawa dampak terhadap berbagai sektor usaha masyarakat.
"Jadi memang agenda kita atau RPJMD kita kan di tahun ini tema membangunan pariwisata ya dan agribisnis," ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Baca juga: Balon Udara Wonosobo Resmi Jadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia
Ia menjelaskan, meningkatnya aktivitas wisata akan memunculkan berbagai peluang ekonomi, mulai dari usaha penginapan, perdagangan, hingga jasa transportasi wisata.
Satu di antara yang saat ini berkembang pesat ialah layanan jip wisata yang menjadi daya tarik untuk menikmati panorama alam Dieng.
Menurut Mugi, perkembangan tersebut merupakan hal yang wajar karena mengikuti tingginya permintaan wisatawan.
Namun, ia menegaskan, setiap aktivitas usaha tetap harus memiliki aturan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Orang yang ingin berusaha, peluang meningkatkan usaha, baik itu khususnya di pariwisata, itu kan harus ada aturan, ada SOP," katanya.
Ia menambahkan, tujuan pengembangan sektor pariwisata bukan hanya meningkatkan perekonomian daerah.
Lebih dari itu, pariwisata juga harus mampu menyejahterakan masyarakat, melestarikan budaya, serta menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pihak.
"Saya berharap, ke depan, karena ini juga menyangkut citra wisata kita, terus ada pelayanan wisata kita untuk tamu wisata kita, namun demikian juga harus diatur," ujarnya.
Mugi menilai, SOP operasional jip wisata nantinya tidak cukup hanya mengatur cara berkendara.
Menurutnya, aturan tersebut harus memuat standar minimal kendaraan, kompetensi pengemudi, jalur operasional, waktu pelayanan, hingga aspek keselamatan selama perjalanan wisata.
"Yang pertama, jelas harus kendaraannya. Kendaraan harus ada standar minimalnya seperti apa itu. "
"Yang kedua, ya pengendaranya, yang gampangnya drivernya itu."
"Terus, kaitan waktu, juga kaitan jalur lah," ucapnya.
Baca juga: Beri Makan Domba Jadi Magnet Swiss Van Java Wonosobo, Disukai Turis Lokal dan Asing
Selain itu, ia juga mengusulkan agar operasional jip wisata memiliki pengaturan mengenai rute perjalanan, titik-titik tertentu yang boleh dilalui, hingga tarif layanan.
Dengan begitu, seluruh pelaku usaha memiliki pedoman yang sama dan tidak berjalan dengan aturan masing-masing.
"Ngga bisa ketika jasa jip itu semuanya sendiri, jalurnya semuanya sendiri."
"Mobilnya, kondisi mobilnya sendiri, terus drivernya sendiri, waktunya sendiri ngga bisa. Harus terjadwal," tegasnya.
Menurutnya, pengaturan tersebut juga perlu mencakup tata cara berkendara, termasuk kecepatan kendaraan saat membawa wisatawan.
Sebab, tujuan wisata bukan mengejar kecepatan, melainkan memberikan rasa aman, nyaman, dan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengunjung.
"Sehingga, wisata pun jelas, oh ini jam sekian sampai jam sekian."
"Cara mengendarai dan kecepatannya dan lain sebagainya juga harus ada aturannya itu karena itu bukan mencari cepat tapi wisata," katanya.
Mugi menilai, penyusunan SOP tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif.
Baca juga: Jeep Wisata Tabrak Pemotor di Garung Wonosobo, Warga Protes Driver Ugal-ugalan
Ia menyebut, penyusunan aturan tersebut perlu melibatkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), kepolisian, Dinas Pariwisata, Perhutani, pemerintah desa, hingga komunitas jip wisata.
"Karena itu, nanti akan melibatkan banyak hal. Dalam hal mungkin posisi kendaraan, itu kan ada dinas perhubungan."
"Mungkin berkaitan dengan surat-surat ada kepolisian. Sampai ke SIM dan seterusnya, nanti ada dinas pariwisata, termasuk ketika melewati desa-desa, Perhutani dan lain-lain itu juga harus melibatkan Perhutani, tokoh, dan pemerintahan desa setempat," jelasnya.
Menurut Mugi, pelibatan seluruh pihak diperlukan agar pengembangan pariwisata tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan gangguan maupun keresahan bagi warga yang berada di sekitar jalur wisata.
"Melibatkan semualah sehingga wisata ini betul-betul nyaman menjaga ekonomi, kesejahteraan masyarakat, bukan malah menakut-nakuti masyarakat," katanya.
Kecelakaan ini pun viral setelah video kejadian diunggah di media sosial.
Dalam video yang beredar terlihat, sebuah jip wisata berwarna hijau melaju dengan kecepatan tinggi di jalur menurun hingga akhirnya menghantam seorang pengendara sepeda motor yang hendak berbelok.
Sehari setelah kecelakaan, warga Manjer memasang banner memprotes aksi ugal-ugalan sopir jip wisata.
Beberapa banner tersebut bertuliskan "Dihalalkan melempar batu dan sejenisnya jika menjumpai sopir jip yang ugal-ugalan di area Desa Menjer" dan "Jip banter amok. Kesepakatan pemuda Menjer".
Kecelakaan itu berakhir damai.
Sopir mengaku, saat kecelakaan terjadi, dirinya mengantuk. (*)
