TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka B Kady (71), mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBN 2027 untuk mempercepat penyelesaian perlintasan sebidang di berbagai daerah.

Langkah tersebut penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi sekaligus mencegah terulangnya kecelakaan di perlintasan kereta api.

Disampaikan seusai Rapat Kerja Banggar bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI terkait pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi V DPR RI ini, mengatakan rapat sudah menyepakati berbagai rumusan mengenai belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta kebijakan fiskal lainnya.

Namun, dia mengingatkan masih ada persoalan yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBN 2027, yakni penanganan perlintasan sebidang.

Dorongan ini tindak lanjut atas perhatian Komisi V DPR RI terhadap sejumlah kecelakaan di perlintasan sebidang, menimbulkan korban jiwa dalam beberapa waktu terakhir.

"Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan yang sangat memprihatinkan di perlintasan sebidang. Saat itu Presiden juga turun meninjau lokasi dan menyampaikan komitmen pemerintah membantu pembangunan penanganan perlintasan sebidang. Kami di Komisi V tentu mengapresiasi komitmen tersebut," ujarnya.

Politisi senior Partai Golkar asal Sulawesi Selatan ini pun berharap komitmen pemerintah segera diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran agar dapat direalisasikan mulai tahun depan.

"Di kesempatan ini kami mengingatkan Menteri Keuangan, seluruh jajaran pemerintah, termasuk kami di DPR, agar komitmen itu benar-benar ditindaklanjuti. Kalau tidak segera diantisipasi, kecelakaan serupa sangat mungkin kembali terjadi," katanya.

Ia menjelaskan, persoalan perlintasan sebidang tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan tersebar dengan kebutuhan penanganan yang berbeda-beda.

Ada lokasi yang cukup dilengkapi palang pintu otomatis, tetapi ada pula yang memerlukan pembangunan underpass maupun flyover.

"Perlintasan sebidang adalah titik perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. Untuk menghilangkan potensi kecelakaan, penyelesaiannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Ada cukup dengan palang pintu otomatis, tapi ada juga harus bangun underpass atau flyover," jelasnya.

Meski membutuhkan anggaran besar dan waktu tidak singkat, Hamka B Kady menilai pemerintah harus mulai mengalokasikan anggaran secara bertahap dalam APBN 2027 agar penyelesaian perlintasan sebidang dapat segera dimulai.

"Memang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang. Tapi kami berharap dalam rumusan kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan sudah mulai dialokasikan," katanya.

"Tidak harus sekaligus selesai, yang penting dimulai secara bertahap, pelan tapi pasti, sehingga persoalan perlintasan sebidang di Indonesia bisa diselesaikan," Hamka B Kady menambahkan.(*)