TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Rencana relokasi SDN 10 Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, hingga kini belum dapat direalisasikan. Penyebabnya, Pemerintah Kota Padang belum memiliki lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pengganti sekolah tersebut.
Akibat belum tersedianya lahan relokasi, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di bangunan lama yang kondisinya dilaporkan nyaris roboh.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah, kendala utama relokasi adalah belum adanya tanah yang memenuhi syarat di wilayah Kecamatan Pauh.
"Setelah kita konfirmasi, sekolah itu masih digunakan karena pemerintah belum bisa mencarikan alternatif untuk mengganti lokasi sekolah tersebut," kata Iskandar, Jumat (3/7/2026).
Baca juga: Nyaris Roboh, Wali Kota Padang Pastikan SDN 10 Lambung Bukit Masih Aman Digunakan
Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah masih terus mencari lahan yang bisa dijadikan lokasi pembangunan sekolah baru. Namun pencarian tersebut belum membuahkan hasil.
"Untuk Kecamatan Pauh ini memang belum ada tanah atau lokasi yang bisa digunakan untuk merelokasi SD tersebut," ujarnya.
Menurut Iskandar, selama lahan pengganti belum tersedia, proses pendidikan harus tetap berjalan sehingga bangunan sekolah masih digunakan untuk sementara waktu.
"Karena belum ada alternatif tanah, sementara proses pendidikan harus tetap berjalan, maka sekolah itu masih digunakan dalam kondisi darurat," ucapnya.
Iskandar mengatakan persoalan relokasi telah menjadi perhatian pemerintah. Namun, saat ini fokus utama masih pada pencarian lahan yang sesuai.
Ia meminta Pemerintah Kecamatan Pauh, tokoh masyarakat, hingga warga ikut membantu mencarikan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk memindahkan sekolah tersebut.
"Kami meminta pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga, bila ada tanah yang bisa dialihkan, sekolah itu segera direlokasi," katanya.
Baca juga: SDN 10 Lambung Bukit Masih Dipakai Meski Nyaris Roboh, DPRD Padang Desak Mitigasi Bencana Diperketat
Sembari menunggu lokasi baru, DPRD juga meminta Pemko Padang memperketat mitigasi bencana demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
"Walaupun tetap digunakan, harus ada mitigasi yang terencana agar bila sewaktu-waktu terjadi bencana, anak-anak tidak menjadi korban," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan pembangunan kembali SDN 10 Lambung Bukit belum dapat dilakukan karena kondisi lahan di kawasan tersebut masih belum stabil.
Menurutnya, pemerintah saat ini memprioritaskan normalisasi sungai dan perbaikan akses jalan yang terdampak bencana sebelum memulai pembangunan gedung sekolah.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PU, BPBD, hingga BWS Sumatera V untuk menangani kondisi di SDN 10 Lambung Bukit," kata Yopi.
Ia menjelaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V tengah melakukan normalisasi sungai di depan sekolah. Setelah pekerjaan itu selesai, perbaikan jalan yang amblas akan dilanjutkan.
Baca juga: Demi Biaya Sekolah Anak, Gadai Emas di Padang Melonjak 60 Persen Jelang Tahun Ajaran Baru
Yopi memastikan SDN 10 Lambung Bukit tetap akan dibangun kembali di lokasi yang sama setelah seluruh pekerjaan infrastruktur rampung.
"Sekolah ini tetap akan dibangun di sana setelah proses perbaikan sungai dan jalan selesai. Kita berharap pekerjaan ini bisa cepat rampung sehingga pembangunan sekolah segera dimulai," tuturnya.
Ia menambahkan, pembangunan belum memungkinkan dilakukan karena kondisi tanah masih belum aman dan akses mobilisasi material bangunan masih terkendala.(*)
