Kenapa Tenaga Kerja Asing Ramai-ramai Tinggalkan Jerman?
Tribunnews July 04, 2026 01:38 AM

Kesimpulan yang dipaparkan Laura Goßner dari Institut Penelitian Pasar Kerja (IAB) terdengar sederhana, "siapa pun yang ingin mengelola imigrasi secara berhasil juga harus memahami mengapa orang memilih pergi," ujarnya.

"Intinya adalah membuat mereka bertahan dalam jangka panjang melalui kesempatan yang adil, prosedur yang dapat diandalkan, dukungan yang memadai, serta lingkungan yang memungkinkan mereka membangun masa depan," imbuh sang peneliti, dalam sebuah konferensi pers di Berlin.

Lembaga tersebut melakukan survei daring terhadap pendatang berusia 18 hingga 65 tahun yang bermigrasi ke Jerman hingga April 2025. Mereka ditanya mengapa memutuskan meninggalkan Jerman dan faktor apa yang paling menentukan keputusan itu.

Studi tersebut menyimpulkan bahwa emigrasi bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal. Alasan keluarga acap menjadi penyebab utama. Pengalaman menghadapi diskriminasi juga banyak dikeluhkan. Selain itu, sejumlah faktor dinilai dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah, seperti birokrasi, perumahan, dan pembelajaran bahasa.

Pilihan Spanyol atau Swiss

Lantas, siapa kelompok yang paling sering meninggalkan Jerman?

"Rata-rata mereka yang bermigrasi keluar berusia lebih muda. Mereka tinggal lebih singkat di Jerman, atau biasanya memiliki pasangan dan anak yang menetap di luar negeri. Mereka juga kurang menguasai bahasa Jerman, tetapi memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik," kata pakar IAB Theresa Koch.

Sekitar 60 persen kembali ke negara asal, sedangkan 40 persen lainnya pindah ke negara ketiga. Tujuan yang paling banyak dipilih adalah Spanyol, Swiss, Italia, dan Kroasia. "Kita bersaing dengan negara-negara Eropa lain dalam memperebutkan tenaga kerja terampil," ujar Yuliya Kosyakova, Kepala Divisi Riset Migrasi, Integrasi, dan Pasar Kerja Internasional di IAB.

"Merasa tidak diterima"

Keluhan kaum migran di Jerman biasanya berpusar pada lamanya proses pengurusan kewarganegaraan, izin tinggal, visa, serta pengakuan ijazah luar negeri. Selain itu, diskriminasi atau rasisme tidak jarang dilaporkan terjadi di kantor-kantor pemerintah. Warga asing juga mengeluhkan biaya administrasi yang dinilai mahal. Selain itu, dukungan terkait pekerjaan dan pengembangan karier—baik dari pemerintah maupun perusahaan— juga dianggap masih kurang.

Bagi banyak warga asing, birokrasi di Jerman menyulitkan perencanaan jangka panjang, menghambat akses ke dunia kerja, serta mengurangi rasa kepemilikan terhadap Jerman, kata Laura Goßner.

Menurut dia, prosedur administrasi memengaruhi "cara para pendatang memandang masa depan mereka di Jerman. Jika prosedur dianggap berlarut-larut, sulit dipahami, atau sulit diakses, hal itu dapat memengaruhi keputusan mereka untuk tetap tinggal." Dia menambahkan, "Kami melihat bahwa para pendatang yang memiliki pengalaman lebih buruk terhadap prosedur tersebut rata-rata juga lebih jarang merasa diterima di Jerman."

Bahasa jadi kunci di pasar kerja

Tilman Frank memahami persoaan itu. Ketua Asosiasi Rekrutmen Internasional itu telah mempekerjakan dan mendampingi ribuan perawat, guru pendidikan anak usia dini, serta fisioterapis dari luar negeri untuk bekerja di Jerman. Dia mengetahui alasan mengapa sebagian dari mereka memilih angkat kaki setelah hanya beberapa waktu menetap. Menurut Frank, penguasaan bahasa merupakan kunci untuk dapat beradaptasi di Jerman, terutama di dunia kerja.

"Masalah muncul ketika sejak awal proses menuju Jerman sudah salah arah—ketika sasaran rekrutmen keliru, seleksi tidak tepat, dan pembelajaran bahasa tidak didampingi dengan baik. Dalam kondisi seperti itu, kemungkinan mereka kembali ke negara asal sangat besar. Sebaliknya, jika mereka mendapat kesempatan belajar bahasa dan yang direkrut memang orang-orang yang benar-benar siap mengambil langkah besar ke Jerman, tingkat mereka untuk bertahan sangat tinggi."

Menurut Frank, saat ini semakin banyak warga Kenya, India, dan Vietnam yang berusaha membangun karier di Jerman. Kenya misalnya mendorong kaum muda yang menganggur untuk bekerja ke luar negeri. Adapun arus tenaga kerja dari India dan Vietnam lebih didorong faktor keluarga, di mana orang tua melihat pendidikan vokasi di luar negeri sebagai peluang menarik bagi anak-anak mereka.

Kendati demikian, kelangkaan tenaga kerja, terutama di sektor perawatan lansia, masih sangat tinggi.

Karena itu, Frank mendesak pemerintah Jerman mendukung pembelajaran bahasa Jerman sejak di negara asal. "Semua upaya datang ke sini tanpa kemampuan bahasa Jerman tidak akan bertahan lama. Contohnya program studi internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Banyak mahasiswa berharap bisa bekerja di Jerman setelah lulus, tetapi kenyataannya tidak berjalan demikian."

Alasan lain yang mendorong orang meninggalkan Jerman, kata Frank, adalah penempatan kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi pribadi. "Ada yang sebelumnya dilatih sebagai perawat rumah sakit di negara asal, tetapi setelah tiba di Jerman justru ditempatkan di panti jompo untuk menangani perawatan dasar, tanpa penjelasan yang memadai sejak awal."

Pendekatan baru: Agen "Work and Stay"

Frank juga akrab dengan kisah-kisah buruk tentang ruwetnya birokrasi Jerman yang membuat banyak pendatang menyerah. Perusahaannya bahkan menyimpan daftar panjang dalam bentuk Excel berisi berbagai kekacauan administratif yang dialami di Jerman. Salah satunya, ketika dua petugas berbeda mengirimkan keputusan serta masa berlaku visa yang saling bertentangan.

Karena itu, menurut Frank, pendampingan profesional merupakan kebutuhan mutlak. Meski begitu, dia melihat pemerintah mulai menyadari bahwa tenaga kerja asing bukan hanya harus didatangkan, tetapi juga dipertahankan.

Menurutnya, Jerman masih memiliki sisi terang sekaligus sisi gelap.

"Badan Ketenagakerjaan Federal sudah menerapkan sistem terpusat yang lebih cepat dan lebih bisa diandalkan. Negara bagian Hessen sedang membentuk kantor imigrasi terpusat. Pemerintah federal juga berencana mendirikan agen 'Work and Stay'."

Namun, dalam praktik sehari-hari, kekurangan pegawai di berbagai instansi pemerintah masih menjadi hambatan besar. "Digitalisasi memang mulai berjalan, tetapi sangat lambat dan masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing negara bagian atau pemerintah daerah. Yang masih belum ada adalah solusi terpadu secara nasional."

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.