Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aflahul Abidin
TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Upaya memperkuat konektivitas nasional sekaligus mengantisipasi kemacetan di jalur penyeberangan Jawa-Bali terus dimatangkan.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan pengembangan Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi agar ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat.
Status sebagai PSN dinilai akan mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pengembangan, mulai dari peningkatan kapasitas pelabuhan, penataan kawasan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung yang terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Usulan tersebut mengemuka setelah jajaran manajemen ASDP melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Kamis (2/7/2026).
Pertemuan itu membahas arah pengembangan Pelabuhan Ketapang sebagai salah satu simpul transportasi terpenting di Indonesia.
Audiensi tersebut dihadiri Komisaris Utama ASDP Ahmad Baidhowi, Direktur Utama Heru Widodo, Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano, Direktur Teknik Nana Sutisna, dan Corporate Secretary Windy Andale. Dari pihak Pemprov Jatim turut hadir Plt Kepala Bappeda Mohammad Yasin, Kepala Dinas Perhubungan Nyono, Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Tambeng Widjaja, serta perwakilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur.
Pengusulan Pelabuhan Ketapang sebagai PSN didasarkan pada peran strategisnya sebagai pintu utama penyeberangan Jawa-Bali, pusat distribusi logistik, pendukung sektor pariwisata, sekaligus penghubung penting dalam jaringan konektivitas nasional.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi Didesak Bangun Infrastruktur di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, penguatan Pelabuhan Ketapang tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas pelabuhan, tetapi juga membangun ekosistem konektivitas yang terintegrasi.
Menurutnya, pengembangan kapasitas dermaga, pengaturan pola operasi kapal, optimalisasi buffer area, hingga rekayasa lalu lintas di luar kawasan pelabuhan harus dilakukan secara bersamaan agar mampu mengimbangi pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
"Pengalaman menghadapi lonjakan arus kendaraan pada periode Angkutan Lebaran maupun libur sekolah menjadi pembelajaran penting bahwa peningkatan layanan tidak lagi dapat mengandalkan optimalisasi operasional semata," terangnya.
Heru menilai, Pelabuhan Ketapang membutuhkan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan yang mampu mengantisipasi peningkatan trafik dalam jangka panjang.
"Pendekatan inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan Pelabuhan Ketapang secara bertahap dan terintegrasi," ujarnya.
Ia menjelaskan, ASDP telah menyiapkan roadmap pengembangan hingga 2029. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas sejumlah dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pembangunan dermaga baru guna mendukung kelancaran operasional.
Peningkatan kapasitas dermaga juga mulai dilakukan secara bertahap pada tahun ini sebagai bagian dari penguatan layanan penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk. Seluruh rencana tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan trafik saat ini sekaligus mengantisipasi pertumbuhan arus kendaraan pada masa mendatang.
Heru menegaskan, pengembangan Pelabuhan Ketapang tidak dapat dilakukan oleh ASDP sendiri. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar proyek tersebut berjalan optimal.
Menurutnya, penataan kawasan pelabuhan, pengembangan buffer zone, peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, hingga pengaturan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan harus berjalan selaras.
"Pelabuhan Ketapang bukan hanya gerbang penyeberangan Jawa-Bali, tetapi simpul strategis yang menopang konektivitas nasional. Karena itu, pengembangannya membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Khofifah Dukung Pelabuhan Ketapang Masuk PSN
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan mendukung penuh penyusunan masterplan pengembangan Pelabuhan Ketapang, termasuk mendorong agar proyek tersebut masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.
"Kami sudah bertemu dengan ASDP dan sudah memiliki masterplan untuk pengembangan Pelabuhan Ketapang," kata Khofifah saat ditemui di Banyuwangi, Jumat (3/7/2026).
Dengan status PSN, pemerintah berharap pengembangan Pelabuhan Ketapang dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan penyeberangan, memperkuat distribusi logistik nasional, serta mengurangi potensi kemacetan di jalur utama penghubung Pulau Jawa dan Bali pada masa mendatang.
