TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan merespon kondisi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalbar.
Ia mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan PLN dan Pertamina terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah.
Awalnya, kata Norsan, pemerintah menduga gangguan tersebut berkaitan dengan pasokan bahan bakar minyak.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima, pemadaman disebabkan oleh kerusakan pada salah satu mesin pembangkit.
"Kami sudah menyampaikan kepada PLN dan juga Pertamina. Awalnya kami khawatir ada kaitannya dengan pasokan minyak, tetapi ternyata memang ada mesin yang rusak," kata Norsan di Hotel Harris pada Jumat 3 Juli 2026 malam.
Ia meminta PLN segera mempercepat proses perbaikan agar pasokan listrik dapat kembali normal.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya terlalu lama terdampak pemadaman yang telah berlangsung sekitar lima hingga enam jam.
"Saya minta tolong kepada pimpinan PLN agar secepat mungkin memperbaiki mesin yang rusak. Kasihan masyarakat karena sudah mengalami pemadaman selama lima sampai enam jam," ujarnya.
• Di Balik Ramainya Pengunjung Saat Listrik Padam, Cafe 3 Senyawa Rogoh Kocek Lebih
PT PLN (Persero) memastikan proses perbaikan sistem kelistrikan masih terus dilakukan dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu minggu sebelum pasokan listrik kembali normal.
"Proses perbaikan diperkirakan memerlukan waktu sekitar satu minggu dan diharapkan pemulihan pasokan listrik dapat segera dilakukan," kata Manager Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih kepada TribunPontianak.co.id, melalui pesan WhatsApp, pada Sabtu 4 Juli 2026.
Mukhlis menjelaskan gangguan tersebut disebabkan oleh kebocoran boiler pada salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas besar.
Akibat gangguan tersebut, kemampuan pasok sistem kelistrikan belum dapat beroperasi secara optimal.
Untuk menjaga keandalan sistem dan mencegah gangguan yang lebih luas, PLN menerapkan pengaturan operasi sistem melalui pembatasan aliran listrik secara terukur di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat sesuai kebutuhan operasional.
"Langkah ini perlu dilakukan menyusul adanya gangguan operasional pada salah satu pembangkit, sehingga pasokan daya ke sistem saat ini belum dapat beroperasi secara optimal," ujar Mukhlis dalam keterangan resmi yang diterima Tribun Pontianak, Jumat 3 Juli 2026.
• Internet Hilang Saat Listrik Padam, Warga Desa Kapur Desak Kepastian dari PLN
Mukhlis menegaskan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batu bara.
Menurutnya, stok energi primer saat ini dalam kondisi aman.
Komisi IV DPRD Kalbar membuka kemungkinan untuk memanggil pihak PLN dalam agenda rapat kerja resmi apabila persoalan pemadaman tersebut tidak kunjung membaik.
Anggota DPRD Kalbar Komisi IV, Ritaudin, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus melakukan fungsi pengawasan secara ketat di lapangan.
Apabila dalam proses pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pelayanan kelistrikan, pihak dewan mendesak PLN untuk segera melakukan langkah perbaikan mendasar.
"Kalau kondisinya tidak berubah, nanti kita panggil pihak PLN melalui rapat kerja Komisi IV untuk meminta penjelasan secara langsung," kata Ritaudin saat memberikan keterangan kepada media melalui sambungan telepon, Jumat, 3 Juli 2026. (*)
