TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk menutup secara permanen operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Kebijakan pembekuan izin korporasi yang terafiliasi dengan grup Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto tersebut dipastikan final demi memulihkan ekologi kawasan Danau Toba, Sumatra Utara.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tata Ulang Lahan Eks Konsesi PT TPL: Libatkan Warga dan Pulihkan Ekologi
Hal tersebut ditegaskan Luhut saat menerima kunjungan audiensi dari 13 pemuka agama Kristen/Katolik serta pegiat masyarakat adat dan lingkungan hidup yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatra Utara (Sekber Gokesu) di Kantor DEN, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan hangat yang berlangsung selama lebih dari 60 menit tersebut, Luhut membongkar informasi bahwa pihak pemilik PT TPL sempat berupaya melobi Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Januari 2026 lalu.
Namun, lobi tersebut ditolak mentah-mentah demi komitmen penyelamatan lingkungan.
"Presiden Prabowo mengaku dijumpai keluarga Tanoto di Davos. Tetapi Presiden berkomitmen penuh dan tidak akan menarik pencabutan izin PBPH TPL. Pemerintah tidak akan mengkaji ulang keputusan tersebut," tegas Luhut.
Luhut, yang merupakan putra daerah kelahiran Toba, juga membantah keras tudingan miring yang menyebut dirinya memiliki kepemilikan saham di PT TPL.
"Saya dituduh punya saham di PT Toba Pulp, segala macam. Itu sangat menyakitkan bagi saya. Saya tegaskan, saya tidak pernah memiliki saham apapun di situ," ungkapnya.
Di tengah jalannya diskusi, guna mempercepat penyelesaian sengketa wilayah adat pasca-penutupan PT TPL, Luhut mengambil langkah taktis dengan langsung menelepon Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, melalui pengeras suara ponselnya.
Ia menginstruksikan Menhut untuk segera mempercepat pemrosesan berkas pengakuan hutan adat yang dikirimkan oleh pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya.
Luhut meminta para bupati di kawasan Danau Toba membantu proses pengakuan hukum masyarakat adat setempat melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) maupun Peraturan Daerah (Perda).
Sebagai penunjang ekonomi hijau paska-TPL, Luhut juga memaparkan program pembibitan tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti kopi, alpukat, dan makadamia, serta percepatan infrastruktur pariwisata Danau Toba.
Aspirasi Pemulihan Ekologis dan Tanah Adat
Ketua Sekber Gokesu, Pastor Walden Sitanggang OFMCap, menyampaikan aspirasi mendalam dari jemaat dan masyarakat adat di Tapanuli Raya yang selama ini menjadi korban kriminalisasi sengketa lahan.
Kehadiran para rohaniwan lintas gereja ini membawa harapan besar agar pemerintah pusat merawat kelestarian alam warisan leluhur Tano Batak.
"Di pundak kami, di batin kami, ada air mata dan peluh keringat masyarakat yang berjuang mewarisi tanah leluhurnya demi menyekolahkan anak-anak mereka agar memiliki masa depan lebih baik. Kami bersyukur Bapak Luhut memahami kemelekatan erat orang Batak dengan tanah adatnya," tutur Pastor Walden yang hadir mengenakan jubah cokelat Fransiskan.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif KSPPM, Rocky Pasaribu, memaparkan dokumen bertajuk "Menata Ulang Eks PBPH PT TPL: Agenda Pemulihan Ekologis dan Pengakuan Masyarakat Adat".
Ia memaparkan tujuh dampak positif yang langsung dirasakan masyarakat dalam 5 bulan pasca-penutupan PT TPL sejak Desember 2025 lalu, di antaranya:
Mengacu pada data Sekber Gokesu, dari total 167.912 hektare lahan eks konsesi PT TPL, terdapat sekitar 43.294 hektare yang diklaim sebagai wilayah tanah adat, sementara 36.534 hektare lainnya merupakan kawasan lindung Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA).
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi pemulihan lingkungan secara simbolis dari Sekber Gokesu kepada Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, yang disaksikan langsung oleh para pemimpin gereja, termasuk Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, Ephorus GPKB Pdt. Marihot Siahaan, serta jajaran staf khusus DEN.
