TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten tengah menyiapkan langkah besar mengatasi persoalan sampah yang mencapai sekitar 170 ton per hari. Salah satunya melalui proyek pembangunan pabrik pengolah sampah menjadi listrik yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

Setiap hari sekitar 170 ton sampah diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Troketon. Selama ini, penanganan masih dilakukan menggunakan metode controlled landfill, yakni sampah ditimbun dan ditutup tanah secara berkala.

Kepala DLH Kabupaten Klaten Srihadi mengatakan metode tersebut menjadi cara paling memungkinkan dengan kondisi saat ini.

"Sampah yang terangkut ke TPA setiap hari itu hampir 170-an ton. Dan saat ini kita lakukan sesuai dengan metode controlled landfill, itu kita uruk dan kita tutup dengan tanah setiap 5 sampai 6 hari sekali kita lakukan penutupan," ujarnya.

Menurut Srihadi, volume sampah yang besar menimbulkan dampak berupa bau, lalat, hingga air lindi. Karena itu, DLH rutin melakukan penimbunan, penyemprotan, hingga penghijauan di sekitar kawasan TPA.

Selain penanganan harian, Pemkab Klaten kini mengupayakan solusi jangka panjang melalui teknologi pengolahan sampah.

DLH telah menyelesaikan studi kelayakan bersama Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, saat ini pemerintah lebih memprioritaskan program yang ditawarkan Kemendagri.

"Kebetulan ini ditangkap oleh Kemendagri. Ada project dari Kemendagri untuk istilahnya Program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial sektor persampahan," jelasnya.

Melalui program tersebut direncanakan dibangun pabrik pengolah sampah menjadi energi listrik menggunakan skema Bangun Guna Serah (BGS).

Srihadi mengatakan apabila nota kesepahaman dapat ditandatangani pada Juli, proses pembangunan ditargetkan dimulai Oktober tahun ini.

"Juli MOU dan targetnya itu Oktober udah mulai dibangun konstruksinya," katanya.

Menurut dia, proyek tersebut menjadi harapan besar karena sistem penimbunan sampah dinilai hanya memperpanjang persoalan.

"Karena kalau sistemnya masih seperti ini, kita hanya menumpuk (dan) menutup itu kita masih membutuhkan lahan yang lebih luas lagi dan ini hanya memperpanjang masalah," pungkasnya. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)