TRIBUNJAKARTA.COM - Penguatan peran perempuan dalam menjaga ketahanan sosial desa mulai disusun dari Jakarta.
Konsolidasi ini diarahkan merumuskan strategi agar perempuan semakin berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga, pelindung generasi muda, hingga pengawal pembangunan desa yang berkelanjutan.
Langkah tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) perdana Srikandi Jaga Desa yang berlangsung di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Forum ini menjadi pijakan awal sebelum pengurus tingkat pusat hingga daerah resmi dilantik sehari kemudian.
Forum nasional tersebut juga difokuskan menyusun arah gerakan menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam memperkuat daya tahan desa menghadapi berbagai tantangan sosial maupun ekonomi.
Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Tubagoes, mengatakan organisasi dibentuk sebagai wadah untuk memperbesar keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.
"Srikandi Jaga Desa akan menjadi mitra pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang transparan," ujar Ella, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7/2026).
"Organisasi ini juga mendorong pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ekonomi keluarga," sambungnya.
Sementara itu, Dewan Pembina ABPEDNAS sekaligus Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, menilai pembangunan desa ke depan membutuhkan lebih banyak perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan sekaligus pengembangan ekonomi lokal.
"Perempuan bukan lagi sekadar pelengkap ornamen pembangunan, melainkan elemen strategis yang memegang kunci efisiensi dan inovasi ekonomi," ungkapnya.
"Ketika potensi lokal dikelola dengan pendekatan yang inklusif dan modern oleh para perempuan tangguh ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri."
"Srikandi Jaga Desa harus mampu menjadi jembatan kemajuan tersebut," jelas Maya.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan tidak boleh berhenti pada pelatihan semata.
Kesempatan membangun jejaring usaha, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas kewirausahaan harus berjalan beriringan agar ekonomi desa berkembang secara berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Reda Manthovani menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam fungsi pengawasan pembangunan di tingkat desa.
"Kehadiran Srikandi Jaga Desa bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan pilar pengawasan yang rasional dan humanis di tingkat akar rumput."
"Ketika kaum perempuan dilibatkan secara aktif untuk mengawal arah kebijakan desa, maka potensi penyimpangan dapat ditekan dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat menjadi jauh lebih terukur," tegas Reda.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK.
Menurutnya, pembangunan desa akan lebih kuat apabila melibatkan perempuan sebagai bagian dari strategi utama.
"Membangun desa yang mandiri dan kuat tidak bisa dilakukan secara parsial, apalagi meninggalkan peran perempuan," katanya.
"Srikandi hadir sebagai sayap strategis ABPEDNAS untuk menyentuh fondasi sosial yang paling vital. Sinergi antara BPD dan inisiatif kaum perempuan inilah yang akan menciptakan ekosistem desa yang berdaya tahan tinggi menghadapi berbagai tantangan zaman," ujar Indra.
Sementara itu, Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa ketahanan desa tidak dapat dipisahkan dari kekuatan keluarga yang dibangun oleh perempuan.
"Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga," ungkapnya.
"Oleh karena itu, Srikandi Jaga Desa harus berani mengambil panggung kepemimpinan; menggerakkan roda ekonomi melalui UMKM, sekaligus menjadi tameng pelindung bagi anak-anak kita."
"Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya," ungkap Sherly dalam pesannya.
Selama ini perempuan di desa telah menjalankan berbagai peran, mulai dari menjaga ketenteraman keluarga, mendampingi tumbuh kembang anak, hingga menggerakkan aktivitas ekonomi rumah tangga.
Peran tersebut dinilai perlu diperkuat melalui wadah yang mampu menghubungkan gerakan masyarakat dengan pembangunan desa secara lebih terstruktur.
Penguatan itu juga sejalan dengan besarnya kontribusi perempuan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan atau sekitar 37 juta orang.
Sementara kontribusi UMKM yang dikelola perempuan mencapai sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Melalui penguatan kapasitas, kepemimpinan, serta akses terhadap jejaring usaha, perempuan diharapkan mampu memperluas dampaknya, tidak hanya dalam sektor ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.
Baca juga: Ditangkap dan Dikepung 12 Polisi, Bang Jago Jagakarsa Masih Bisa Senyum di Markas Reskrim
Baca juga: Bang Jago yang Tampol Pemotor di Jagakarsa Ditangkap, Polisi Dalami Motif Pelaku
Baca juga: Demi Kesetaraan, Choky Sitohang Sampai Bersuara soal Kasus Bang Jago di Jagakarsa Pukul Pemotor
