TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekda Sulbar, Junda Maulana mengungkapkan sisi fiskal, APBD Sulbar tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,8 triliun, dengan ketergantungan pada dana transfer pusat mencapai 72 persen.
Sementara kemandirian fiskal daerah baru berada di angka sekitar 27,2 persen dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp580 miliar per tahun.
Sebagian besar PAD masih berasal dari sektor pajak yang bersifat given atau ditetapkan pemerintah pusat, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Baca juga: SDK Sebut Dulu Sulbar Gudang Atlet Takraw Berprestasi Sekarang Kemunduran karena Kurang Pembinaan
Baca juga: Tantangan Sulbar Usia 22 Tahun: Infrastruktur, Kemiskinan Hingga IPM Manusia Masih Tertinggal
Kondisi ini membuat Sulawesi Barat yang akan berulang tahun ke-22 tahun ini makin berat menuju kemajuan yang lebih baik.
Berbagai langkah untuk berkembang telah dilaksanakan, namun sejumlah tantangan pembangunan masih perlu mendapat perhatian serius.
Di antaranya adalah kondisi infrastruktur jalan provinsi yang baru mencapai 49 persen kategori mantap, keterbatasan konektivitas antarwilayah kabupaten, serta masih terbatasnya akses transportasi udara dan laut ke sejumlah wilayah di luar Makassar.
“Memang ada perubahan yang cukup signifikan dibandingkan 10 sampai 30 tahun lalu, tetapi kita masih menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan distribusi logistik,” jelas Junda.
Pada aspek kesejahteraan, Junda Maulana mengungkapkan, angka kemiskinan Sulbar masih berada di 10,1 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 5–6 persen pada tahun 2030 melalui RPJMD, dengan target penurunan sekitar 1 persen per tahun.
Junda juga memaparkan sejumlah target pembangunan Sulbar 2030 yang masih jauh dari kondisi saat ini. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8 persen sementara posisi sekarang baru 5,3 persen.
Prevalensi stunting ditargetkan turun ke 20 persen dari posisi saat ini 35 persen, dan sekitar 30 ribu anak yang saat ini tidak bersekolah harus mendapat akses pendidikan.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sejalan dengan target nasional. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus didorong dengan pendekatan realistis namun tetap optimistis.
Tantangan lain yang disorot adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar yang masih tertinggal di angka 71, dibandingkan nasional yang telah mencapai 75.
Kondisi ini dipengaruhi oleh sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk tingginya angka anak tidak sekolah yang mencapai lebih dari 35.000 jiwa serta angka stunting sekitar 35 persen. (*)
