Kemudian kecelakaan di Sicincin, Padang Pariaman, tewaskan satu orang.
Walhi Sumbar menegaskan bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar pada akhir November 2025 bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana ekologis yang dipicu akumulasi kerusakan lingkungan.
Selanjutnya, sebanyak 135 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Sumbar telah mulai beroperasi.
1. Sungai Batang Agam Meluap, 80 Warga Mengungsi Akibat Banjir di Tanjung Raya
Banjir kembali melanda Jorong Labuah dan Jorong Kubu, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada Senin (6/7/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Kabupaten Agam, Abdul Ghafur, mengatakan banjir terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi serta pendangkalan aliran sungai.
Di Jorong Labuah, banjir merendam dua unit rumah warga dengan ketinggian air mencapai sekitar 50 sentimeter.
"Akibatnya, sebanyak 50 jiwa mengungsi ke rumah kerabat dan rumah masyarakat," kata dia saat memberikan keterangan, Senin (6/7/2026) malam.
Sementara itu, di Jorong Kubu, banjir juga merendam dua unit rumah warga dengan ketinggian air mencapai sekitar 50 sentimeter.
Dampak dari banjir ini, Abdul Gafur menyebut sebanyak 30 jiwa mengungsi ke rumah kerabat.
Baca juga: Dinas Kehutanan Sumbar Ragukan Temuan Deforestasi Walhi Jadi Pemicu Utama Bencana
"Banjir juga menggenangi jalan, sekitar delapan meter dengan ketinggian air mencapai sekitar 60 sentimeter. Akibatnya, jalan sulit dilalui kendaraan," sebutnya.
Abdul Ghafur menjelaskan, laporan kejadian diterima BPBD Kabupaten Agam pada Senin (6/7/2026) pukul 20.30 WIB dari Pemerintah Nagari Sungai Batang melalui Bendahara Nagari.
Sebagai upaya penanganan, BPBD Kabupaten Agam berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari untuk melakukan pendataan.
Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan BWS V terkait pendangkalan aliran sungai.
"Hingga saat ini air sudah mulai surut, namun curah hujan masih cukup tinggi. Di lokasi juga terjadi pemadaman listrik serta jaringan seluler hilang," tutup Abdul Ghafur.
Baca juga: Walhi Temukan 25 Titik Deforestasi di Sumbar, Sebut Kerusakan Hutan Picu Bencana November 2025
Warga Jorong Labuah, Firjinia Trisa mengatakan banjir menggenangi rumah warga dan jalan.
Warga terlihat waspada dan mengecek ketinggian air yang menggenangi badan jalan.
"Iya, tadi sore menjelang magrib terjadi lagi banjir dan menggenangi rumah warga serta jalan," sebutnya.
Ia mengaku, banjir memang sering terjadi saat hujan turun mengguyur daerahnya. Apabila hujan turun, warga selalu waspada terhadap potensi bencana.
Firjinia berharap, pemerintah bisa melakukan pengerukan sungai agar tidak terjadi lagi banjir.
"Saat ini alat berat di Jorong Labuah sudah pergi, kami berharap kembali," tambahnya. (*)
2. Innova Senggol Karimun Lalu Tabrak Motor di Padang Pariaman, 1 Tewas dan 10 Luka
Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua minibus dan satu sepeda motor di Jalan Padang-Bukittinggi, tepatnya di Jorong Pasa Laban, Korong Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (6/7/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.
Kecelakaan tersebut melibatkan Mobil Minibus Toyota Kijang Innova BA 1446 AS, Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1986 OT, dan sepeda motor Honda Scoopy BA 6574 FAC.
Kasat Lantas Polres Padang Pariaman, Iptu Rudi Chandra, menjelaskan kecelakaan bermula saat Mobil Minibus Toyota Kijang Innova BA 1446 AS melaju dari arah Bukittinggi menuju Padang.
Setibanya di lokasi kejadian, mobil tersebut mendahului Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1986 OT yang berada di depannya.
"Ketika mendahului, Mobil Minibus Toyota Kijang Innova BA 1446 AS bersenggolan dengan Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1986 OT," ucap Iptu Rudi.
Baca juga: PLN Nyalakan Listrik 240 kVA untuk PT Batu Alam Subur di Dharmasraya
Setelah bersenggolan, Toyota Kijang Innova kemudian menabrak sepeda motor Honda Scoopy BA 6574 FAC yang melaju searah di depannya.
Akibat benturan tersebut, Toyota Kijang Innova kehilangan kendali, keluar ke sisi kiri jalan, lalu menabrak pagar rumah warga.
"Kendaraan kemudian hilang kendali ke kiri jalan dan menabrak pagar rumah warga sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas," katanya.
Peristiwa itu mengakibatkan pengemudi Toyota Kijang Innova, Ronny Patinasarani (47), warga Lubuk Buaya, Kota Padang, meninggal dunia di lokasi kejadian.
Korban mengalami pendarahan di kepala dan telinga. Kemudian kata Iptu Rudi, korban dievakuasi ke RSUD Padang Pariaman.
Baca juga: Sisa 6.000 Liter, Truk Pengangkut Biosolar ke SPBU Khatib Sulaiman Dikawal Polisi
"Sedangkan pengemudi Suzuki Karimun, Teguh Muslih Redi Perdana (33), mengalami luka lecet dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Sicincin," sebutnya.
Lalu untuk pengendara Honda Scoopy, Sindi Edwina Putri (21), mengalami luka di bagian wajah. Setelah sempat mendapatkan penanganan di Puskesmas Sicincin, korban dirujuk ke RSUD Padang Pariaman.
Penumpangnya, Sindi Sindiva Laura (21), mengalami pergeseran rahang dan luka lecet. Korban juga dilarikan ke RSUD Padang Pariaman untuk mendapatkan penanganan medis
Sementara itu, empat penumpang Toyota Kijang Innova juga mengalami luka-luka, yakni Sarah Gusteriko Nabila (24), Muhammad Wildan Syaifulloh (25), Olan Wawan Sinaga (55), dan Keisha Valonika Aditya (19).
"Semua penumpang sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas Sicincin," tuturnya.
Baca juga: 135 Koperasi Merah Putih di Sumbar Sudah Beroperasi, Pemprov Targetkan 288 Kopdes Rampung Akhir Juli
Selain itu, penumpang Suzuki Karimun, Wulandari (32), mengalami luka lebam di bagian wajah dan dirawat di Puskesmas Sicincin.
Dua penumpang lainnya di dalam Suzuki Karimun, yakni Kenzie Ahmad Muslih (4) dan Aisyah Muslih (1), dilaporkan tidak mengalami luka.
Iptu Rudi Chandra mengatakan, berdasarkan pendataan sementara, kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka ringan.
"Untuk kerugian material akibat kecelakaan, diperkirakan mencapai sekitar Rp10 juta," pungkasnya. (*)
3. Walhi Temukan 25 Titik Deforestasi di Sumbar, Sebut Kerusakan Hutan Picu Bencana November 2025
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat menegaskan bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar pada akhir November 2025 bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana ekologis yang dipicu akumulasi kerusakan lingkungan.
Kesimpulan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Tommy Adam, usai Diskusi Publik Diseminasi Hasil Kajian "Membedah Akar Bencana Ekologis dan Akuntabilitas Korporasi di Sumbar" yang digelar Walhi Sumbar, Senin (6/7/2026).
Menurut Tommy, sejak bencana terjadi, Walhi melakukan serangkaian observasi, investigasi, hingga kajian lingkungan hidup untuk mengidentifikasi faktor penyebab bencana.
"Hasil kajian kami menyimpulkan bahwa bencana yang terjadi pada akhir November 2025 bukan bencana alam, tetapi bencana ekologis akibat akumulasi kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Sumatera Barat," ujarnya kepada TribunPadang.com.
Dalam kajian tersebut, Walhi memfokuskan penelitian pada tiga daerah aliran sungai (DAS), yakni DAS Air Dingin, DAS Kuranji di Kota Padang, serta DAS Masang Kanan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
Baca juga: FPTI Sumbar Gelar Rakerprov di Agam Matangkan Strategi Porprov XVI
Di DAS Air Dingin, Walhi menemukan sedikitnya 25 titik deforestasi dengan luas antara satu hingga lima hektare yang berada di kawasan hutan lindung dan Suaka Margasatwa Bukit Barisan.
Menurut Tommy, kondisi itu menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan.
"Artinya memang ada pengabaian terhadap hukum dan tata kelola sumber daya alam di Sumatera Barat," katanya.
Sementara di hulu DAS Kuranji, tepatnya kawasan Gunung Sarik, Walhi mengidentifikasi lima perusahaan tambang yang telah disegel Kementerian Lingkungan Hidup karena diduga memperparah dampak bencana.
Ia menyebut sejumlah pelanggaran ditemukan, di antaranya aktivitas tambang yang hanya berjarak sekitar 45 meter dari permukiman, padahal seharusnya minimal 500 meter.
Selain itu, perusahaan juga dinilai tidak menjalankan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga kawasan menjadi terbuka dan rentan terhadap bencana.
Baca juga: Manajer Semen Padang FC Braditi Moulevey Jagokan Portugal Juara Piala Dunia, Yakin Depak Spanyol
Tak hanya itu, Walhi juga menemukan aktivitas pertambangan yang dinilai tidak sesuai dengan tata ruang Kota Padang.
"Zona pertambangan justru berlangsung di kawasan hortikultura dan tanaman pangan," ungkapnya.
Sementara di DAS Masang Kanan, Palembayan, Walhi menilai dominasi perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir bandang.
Tommy menyebut hampir separuh wilayah DAS tersebut telah menjadi areal perkebunan sawit yang didominasi Hak Guna Usaha (HGU).
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mencabut izin dua perusahaan sawit, yakni PT Perkebunan Pelalu Raya dan PT Inang Sari.
"Melihat daya dukung lingkungan di DAS Masang Kanan, wajar jika banjir bandang yang terjadi saat itu berdampak sangat besar," katanya.
Baca juga: KemenHAM Sumbar Tindak Lanjuti Dugaan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan di Padang
Menanggapi hasil kajian Walhi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengatakan temuan tersebut dapat menjadi referensi penting, namun seluruh kesimpulan tetap harus didasarkan pada fakta dan data ilmiah.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar selama ini melihat bencana yang terjadi pada November 2025 sebagai bencana hidrometeorologi.
"Tentu kajian Walhi menjadi referensi yang menarik. Banyak penelitian dan jurnal juga menyebut perubahan tutupan lahan meningkatkan risiko bencana. Namun analisis penyebabnya tetap harus berbasis fakta dan data," ujarnya.
Ferdinal mengatakan setiap jenis bencana memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan analisis yang berbeda pula.
Menurutnya, banjir, banjir bandang, maupun galodo harus dikaji berdasarkan lokasi longsor, sedimentasi, hingga kondisi daerah aliran sungai secara menyeluruh.
"Kalau kita berbicara galodo, harus diketahui di mana pusat longsornya. Kalau banjir, kita melihat kemampuan infiltrasi, sedimentasi, dan kondisi DAS secara komprehensif," jelasnya.
Baca juga: Update Harga TBS Sawit di Dharmasraya Hari Ini Senin 6 Juli 2026: PT AWB Tembus Rp 3.810 per Kg
Terkait temuan 25 titik dugaan pembalakan liar di DAS Air Dingin, Ferdinal meminta agar identifikasi tersebut dipastikan lebih dahulu.
Ia mengatakan titik-titik tersebut bisa saja merupakan pembukaan lahan oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
"Apakah itu benar menjadi pemicu utama bencana, tentu harus dibuktikan lagi melalui kajian yang komprehensif. Memahami penyebab bencana tidak bisa dilakukan hanya dari satu aspek saja," katanya.
Meski demikian, Ferdinal mengakui perubahan tutupan lahan memang dapat meningkatkan risiko bencana, sebagaimana juga disebutkan dalam berbagai penelitian ilmiah.
Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh agar penanganan dan upaya mitigasi ke depan dapat dilakukan secara tepat. (*)
4. 135 Koperasi Merah Putih di Sumbar Sudah Beroperasi, Pemprov Targetkan 288 Kopdes Rampung Akhir Juli
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Endrizal, menyebutkan sebanyak 135 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Sumbar telah mulai beroperasi.
Meski demikian, ia mengakui skala usaha yang dijalankan koperasi tersebut masih belum besar.
"Saat ini sudah ada 135 Kopdes di Sumbar yang beroperasi. Tapi untuk usahanya belum besar," ujar Endrizal kepada TribunPadang.com, Senin (6/7/2026).
Menurut Endrizal, dari ratusan Kopdes yang telah beroperasi tersebut, sebagian sudah mulai melayani kebutuhan masyarakat, terutama dalam aktivitas jual beli.
Baca juga: Melawan Rentenir dan Tengkulak dengan Kopdes Merah Putih
"Sudah ada yang melayani masyarakat untuk jual beli ini dari 135 ini. Tapi ini masih belum besar," jelasnya.
Ia mengatakan, Kopdes Merah Putih kini telah tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjut Endrizal, akan terus mengoptimalkan operasional Kopdes agar dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Baca juga: Koperasi Merah Putih Dibangun Dekat Sungai Ngarai Sianok, Dandim: Sudah Direkomendasikan Wali Nagari
"Kita akan optimalkan Kopdes ini. Karena di Kopdes ini juga ada manajer," katanya.
Endrizal menargetkan seluruh Kopdes yang telah beroperasi dapat menjalankan usahanya secara maksimal pada Agustus 2026.
"Kita harapkan setelah Agustus semua peralatan masuk, Kopdes ini bisa beroperasi maksimal," ujarnya.
Sementara itu, hingga saat ini tercatat sudah ada 262 Kopdes yang telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Baca juga: VIRAL Koperasi Merah Putih di Ngarai Sianok, Wagub Sumbar: Saya Belum Tahu, Nanti Saya Cek
"Yang telah terbangun Kopdes di seluruh kabupaten kota di Sumbar itu ada 262," jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah tersebut masih akan terus bertambah.
Pemerintah menargetkan seluruh 288 Kopdes di Sumbar rampung dibentuk pada akhir Juli 2026.
"Kopdes ini akan dibangun di Sumbar seluruhnya 288. Sementara yang telah terbangun 262. Kita perkirakan sisanya terbangun akhir bulan Juli ini," tegasnya.(*)
