TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gelombang penolakan terhadap Sarwendah di media sosial terus menjadi sorotan publik.
Hingga Senin (6/7/2026), petisi bertajuk 'Cancel Sarwendah dari Media Sosial' dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari 81 ribu tanda tangan.
Aksi boikot yang digagas warganet itu pun memicu beragam reaksi.
Di tengah ramainya desakan agar Sarwendah dijauhkan dari ruang publik, Ruben Onsu akhirnya memberikan tanggapan melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang.
Melalui pernyataannya, Ruben menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan gerakan boikot yang kini ramai diperbincangkan di media sosial.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menjelaskan bahwa kliennya tidak pernah ikut mendorong ataupun mendukung aksi boikot terhadap Sarwendah.
Baca juga: Sosok Mufli Budi Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Lulusan D3, S1 Tak Selesai
Menurutnya, perjuangan hukum yang tengah ditempuh Ruben memiliki tujuan yang berbeda dengan tuntutan yang disuarakan para netizen melalui petisi tersebut.
"Ruben Onsu kan memang tidak terkait dengan masalah sikap dari masyarakat atau netizen untuk melakukan pemboikotan ya terhadap S (Sarwendah). Karena yang kami perjuangkan sebenarnya adalah perjuangan yang berbeda," ujar Minola Sebayang saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa Ruben berada di balik gelombang boikot yang belakangan semakin meluas di dunia maya.
Lebih lanjut, Minola menjelaskan bahwa Ruben memilih untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya melalui jalur hukum.
Fokus utama yang saat ini diperjuangkan bukanlah membatasi aktivitas Sarwendah di media sosial ataupun menghentikan sumber penghasilannya, melainkan berkaitan dengan persoalan hak asuh anak serta transparansi mengenai nafkah.
Baca juga: Puteri Indonesia Pariwisata 2022 Jadi Korban Pelemparan Batu di Jaksel, Kaca Mobil Pecah Parah
Dengan demikian, pihak Ruben menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak memiliki hubungan dengan aksi boikot yang dilakukan sebagian masyarakat di media sosial.
Di sisi lain, petisi 'Cancel Sarwendah dari Media Sosial' terus menjadi perhatian publik seiring bertambahnya jumlah dukungan dari warganet.
Namun, Ruben Onsu menegaskan dirinya memilih untuk tetap menempuh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku, terlepas dari berbagai reaksi yang berkembang di media sosial.
Sebut Boikot sebagai Konsekuensi Pribadi Sarwendah
Meski tidak ikut campur, pihak Ruben Onsu memandang munculnya petisi tersebut sebagai sanksi sosial yang murni lahir dari penilaian masyarakat terhadap perilaku Sarwendah sendiri.
Minola menilai publik merasa jengah dengan sikap Sarwendah saat melakukan siaran langsung atau live di TikTok.
"Masyarakat melihat banyak hal-hal yang dianggap tidak pantas, yang pada dasarnya bertentangan dengan banyak hal, termasuk norma."
"Mungkin ucapan-ucapan S ketika live TikTok, menghina ayah anak-anaknya, mengecilkan arti uang, hingga aksi jualan yang dianggap tabu," lanjut Minola.
Minola menambahkan bahwa boikot tersebut adalah konsekuensi yang harus diterima Sarwendah atas pilihannya membawa urusan privat ke ranah publik.
"Ini merupakan sanksi sosial yang diterima oleh S yang merupakan konsekuensi dari apa yang dia buat."
"Jadi kalau semakin hari semakin bertambah (tanda tangan petisi), artinya masyarakat menilai ada hal yang tidak pantas," tegasnya.
Alih-alih mengurusi boikot, Ruben Onsu lebih memilih mempersiapkan bukti-bukti kuat untuk persidangan hak asuh anak yang akan dimulai pada 15 Juli mendatang. Ruben ingin memastikan anak-anaknya tumbuh di lingkungan yang sehat secara psikologis.
"Kami tetap fokus kepada perjuangan agar anak-anak ini bisa berkumpul bersama ayahnya. Kami ingin anak-anak tidak berada dalam lingkungan yang bisa merusak psikologis dan pertumbuhan mereka," pungkas Minola Sebayang.
(Tribunnewsmaker.com/Grid.id/Ulfa Lutfia Hidayati)
