SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), segera membangun gedung baru untuk Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo, guna mengatasi overkapasitas dan fasilitas tidak layak bagi 102 warga binaan lansia serta Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Saat ini, Liponsos Sidoarjo masih menempati gedung dengan status pinjaman yang menyebabkan kondisi rehabilitasi tidak optimal.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menegaskan bahwa lahan untuk gedung baru sebenarnya sudah siap di Kawasan Tulangan.
"Bangunan yang dipakai Liponsos itu masih pinjam. Makanya kami dorong bangun baru. Kita sudah ada lahan kok, beberapa tahun lalu sudah disiapkan. Kalau gak salah lokasinya berada di Kawasan Tulangan," ujar Tarkit Erdianto, politisi PDI Perjuangan, pada Selasa (7/7/2026).
Tarkit menyarankan agar pembangunan dapat dicicil melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), jika APBD dirasa terlalu berat.
Langkah awal bisa dimulai dari perencanaan matang tahun ini, lalu dilanjutkan dengan konstruksi fisik pada tahun anggaran berikutnya.
"Kami beberapa kali berkunjung ke sana. Kondisinya memang tidak layak. Makanya, kami dorong eksekutif agar membangun gedung baru," tandas Tarkit.
Kondisi Liponsos Sidoarjo saat ini dihuni oleh sekitar 102 warga binaan yang terdiri dari kelompok lanjut usia (lansia) dan ODGJ.
Keterbatasan ruang memaksa mereka hidup berdesakan tanpa adanya penyekatan berdasarkan kondisi klinis.
Akibat status gedung pinjaman, pengelola tidak diizinkan menyekat ruangan untuk memisahkan ODGJ bergejala berat, sedang, ringan, hingga yang hampir sembuh.
Percampuran tersebut, berisiko memicu kemunduran kondisi psikologis (relapse) bagi pasien yang sudah stabil.
Selain fasilitas gedung, masalah anggaran permakanan yang sangat terbatas juga menjadi sorotan tajam legislatif.
Jumlah penghuni yang fluktuatif sering kali membuat Liponsos kekurangan pasokan makanan, dan terpaksa meminta bantuan ke tingkat provinsi.
"Di sana kan penghuninya fluktuatif. Tapi anggaran permakanan dibatasi. Seharusnya dianggarkan lebih saja. Kalau memang tidak terpakai, masuk silpa tidak apa-apa, daripada kurang," tutur Bangun Winarso, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dari PAN.
Bangun menambahkan, Komisi D berkomitmen mengawal penganggaran fasilitas, pakaian, hingga makanan layak asalkan Dinas Sosial Sidoarjo menyusun perencanaan yang komprehensif.
Berikut adalah beberapa poin evaluasi utama DPRD Sidoarjo untuk pembenahan Liponsos Sidoarjo:
Upaya perbaikan sarana dan prasarana di Liponsos Sidoarjo sangat mendesak, agar hak-hak dasar kelompok rentan dapat terpenuhi secara layak dan manusiawi.
