TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Tren perpindahan remaja dari wilayah terluar ke perkotaan untuk mengenyam pendidikan baik kuliah bahkan melanjutkan ke jenjang SMA sudah menjadi hal biasa di Malinau, Kalimantan Utara.
Jika di daerah lain, pemuda pemudi merantau ke luar daerah di usia 18-19 tahun saat akan kuliah, remaja asal Malinau rata-rata 3 tahun lebih cepat menghadapi keadaan ini.
Di Malinau, rata-rata siswa dari wilayah perbatasan yang tamat SMP atau remaja berusia 15 atau 16 tahun terbiasa rela menempuh jarak yang jauh demi mengejar kualitas pendidikan yang dianggap lebih baik di ibu kota kabupaten.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malinau, Esly Parir, memandang fenomena ini di satu sisi menggembirakan karena mencermikan tingginya motivasi pemuda daerah, meskipun harus dibayar dengan kemandirian dini.
Baca juga: Faktor Akses dan Jangkauan, Kampus Lokal jadi Pilihan Warga Malinau Kaltara Lanjut Kuliah
"Kondisi ini sebenarnya menggambarkan bagaimana tingginya keinginan anak anak kita terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik. Walaupun masih satu kabupaten ya, tapi tetap jaraknya jauh sekali," ujar Esly Parir kepada TribunKaltara.com.
Namun, di balik semangat tersebut, juga terdapat implikasi serius bagi ekosistem sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Eksodus siswa menyebabkan banyak sekolah di pelosok kekurangan peserta didik. Bahkan, ditemukan fakta adanya sekolah yang sama sekali tidak menerima satu pun siswa baru pada tahun ajaran berjalan.
Menurut Esly Parir, fenomena ini seharusnya menjadi peringatan bagi pihak sekolah di wilayah pinggiran untuk segera membenahi diri.
"Karena ada kesan di kota lebih baik. Jadi ini juga catatan bagi SMA, sekolah di sana, kualitasnya harus juga ditingkatkan. Guru guru harus disiplin, sama fasilitasnya juga paling tidak setara dengan di sini," tambahnya.
Baca juga: Kisah Nofrendi, Jualan Ayam Kremes di Tanjung Selor Agar Kelak Bisa Kuliah
Berdasarkan penelusuran TribunKaltara.com, gejala kondisi ini juga berdampak pada satu dua program daerah.
Dampak nyata dari perpindahan dini ini juga terlihat pada data program Desa Sarjana, sati dari 5 program inovasi daerah yang memfasilitasi pemuda desa ke perguruan tinggi.
Beberapa desa seringkali nih perwakilan dalam rekrutmen tahunan, karena para calon peserta didik telah berpindah ke perkotaan sejak jenjang SMA.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Malinau, Dolvina Damus, menilai bahwa label sekolah unggulan yang melekat di perkotaan telah menjadi opini kuat yang memengaruhi keputusan siswa dan orang tua.
"Jadi kalau kondisinya seperti ini, kenapa tidak dimunculkan sekolah sekolah unggulan di tiap kecamatan? Jadi tidak hanya di kota. Supaya anak anak kita yang dari wilayah long long mau bersekolah di sana," tegas Dolvina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan penerimaan peserta didik baru bersama Dinas Pendidikan dan wali siswa.
Fakta terkait kondisi ini juga sempat menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat terkait SPMB jenjang SMA di Malinau.
Kondisi ini berpengaruh besar terhadap tingginya angka peminat di sekolah perkotaan. Sehingga seringkali data peminat dengan realita penerimaan setiap tahun seringkali melebihi ekspektasi, karena adanya tambahan peminat dari luar daerah.
Tak hanya peserta didik, keluarga juga memiliki pandangan serupa. Sehingga menjadi hal yang biasa jika satu keluarga di daerah terluar menyiapkan rumah singgah di perkotaan, khusus untuk memfasilitasi kerabatnya bersekolah, kontinyu hampir setiap tahun.
Ini diakui warga asal Sungai Boh, Mei yang kini telah mengenyam pendidikan tinggi di bangku kuliah. Kebiasaan ini bukan merupakan hal baru bagi warga di wilayah terluar.
"Sudah terbiasa. Ada juga yang tinggal sama keluarga, banyak juga yang ambil kos. Biasanya yang mau lanjut kuliah itu sampai selesai sekolah, lanjut lagi tinggal kaya saya. Banyak juga yang suda domisilinya di kota, cari kerja di kota," ungkapnya.
Data penerimaan siswa di perkotaan, baik SMA maupun SMK, kerap membludak akibat tingginya animo pendaftar dari wilayah terluar.
Memperbaiki kualitas pengajaran serta menyempurnakan fasilitas di sekolah wilayah 3T kini menjadi solusi paling konkret yang didorong berbagai pihak demi menciptakan pemerataan pendidikan yang di Kabupaten Malinau.
(*)
Penulis: Mohammad Supri
