TRIBUNLOMBOK.COM - Komitmen Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menjaga ekosistem pesisir kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.
Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi kolaborasi yang dibangun Pemerintah Provinsi NTB bersama PT Freeport Indonesia dalam rehabilitasi hutan mangrove sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi hijau.
Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Jumhur saat menghadiri aksi penanaman mangrove bertajuk Mangrove For Life di Desa Labuan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa (7/7/2026).
Menurut Menteri Jumhur, keberhasilan gerakan pemulihan lingkungan nasional yang ia sebut sebagai gerakan “Tobat Ekologis” hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kepala daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan itu, ia secara khusus memuji kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang dinilainya konsisten menjaga kawasan pesisir.
“Saya sangat mengapresiasi Bapak Gubernur NTB yang begitu protektif terhadap lingkungan. Kepemimpinan seperti ini adalah kunci. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan korporasi dalam gerakan ‘Tobat Ekologis’ ini menjadi bukti bahwa NTB serius menghadapi tantangan perubahan iklim,” ujar Menteri Jumhur.
Selain mengapresiasi Pemprov NTB, Menteri Jumhur juga menyoroti kontribusi PT Freeport Indonesia dalam rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan perusahaan.
“Freeport telah menanam sekitar 445 hektare mangrove di sini, ditambah di Lombok, sehingga totalnya hampir 500 hektare. Kami juga mencatat komitmen Freeport untuk menanam 12.000 hektare di seluruh Indonesia, terutama di Papua. Ini langkah konkret yang patut menjadi contoh,” tambahnya.
Menteri Jumhur menjelaskan bahwa rehabilitasi mangrove tidak hanya penting untuk menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mitigasi perubahan iklim. Mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan pohon pada umumnya.
Di sisi lain, pengelolaan mangrove juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekowisata, produk turunan mangrove, hingga penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs) yang terhubung dengan pasar karbon.
“Ini adalah permainan baru dunia. Mereka yang menghasilkan emisi besar harus melakukan kompensasi dengan menyuburkan kembali alam. Dalam proses penanaman dan pemeliharaan mangrove ini, ada kegiatan ekonomi yang kita sebut dengan green job. Ini bukan sekadar menanam, tapi memastikan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Pemprov NTB berkomitmen menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Menurutnya, potensi karbon yang dimiliki NTB harus dikelola secara profesional agar memberikan manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian LH dan peran aktif Freeport. Kami di daerah sudah menyiapkan langkah konkret, termasuk rencana pembentukan entitas khusus untuk menangani potensi karbon. Kami ingin NTB menjadi garda terdepan dalam penyerapan karbon di Indonesia, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari terjaganya ekosistem ini,” ungkap Gubernur.
Ke depan, Pemprov NTB berencana memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi berbasis karbon. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus membuka peluang investasi hijau yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat NTB.
Baca juga: Atasi Banjir dan Sampah, Menteri LH dan Gubernur NTB Sepakat Percepat Pemulihan Ekologi
