Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih kesulitan untuk menata perparkiran on the street atau parkir di jalan agar menjadi sektor pendapatan yang maksimal.

Rencana dipihak ketigakan pun dan berbasis digital sejauh ini masih mengambang dan belum jelas.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim tidak menampik bahwa memang Pemkot Bogor kesulitan dan banyak kendala terutama masalah kewenangan.

"Memang, kita terkendala ya. Kebanyakan itu area kewenangan," kata Dedie Rachim kepada TribunnewsBogor.com, Rabu (9/7/2026).

Parkir yang akan ditata mulai dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, SSA, Bondongan, sampai ke Pajajaran.

Untuk Jalan Jenderal Sudirman kewenangan jalannya berada di Pemprov Jabar sehingga Pemkot menemui kendala.

"Kemudian jalan di seputaran SSA, jalan nasional misalnya kan, itu bagaimana. Kemudian Jalan Bondongan, jalan Raden Saleh, Pajajaran, kan itu juga jalan nasional, jalan provinsi," ujarnya.

Baca juga: Genjot Retribusi Parkir, Pemkot Bogor Studi Tiru Pengelolaan Parkir ke Kota Bandung

Meski begitu, Dedie Rachim menyebutkan sudah mempunya konsep untuk menata perparkiran on the street agar menjadi sektor pendapatan unggul.

Saat ini Pemkot akan mencoba berkomunikasi dengan Pemprov Jabar untuk membahas kembali parkir ini.

"Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan penataan perparkiran juga tidak menyalahi aturan. Itu yang paling penting," ucapnya.

Dedie Rachim janji akan bertahap menata parkir ini agar menjadi sektor pendapatan yang maskimal.

"Ya, bertahap tetapi pasti. Yang penting kita sudah punya konsep. Semuanya tidak ada lagi yang cash ya, semuanya digital. Kemudian juga komandan-komandan pembina juga kita pastikan ya, tidak ada yang menerima cash, semuanya digital. Mudah-mudahan kan lambat laun akan terjadi perubahan dan perbaikan sehingga ada sumber pendapatan yang maksimal dari perparkiran," tandasnya.