WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan media internasional.
Al Jazeera dan South China Morning Post (SCMP) menyoroti meluasnya penyelidikan dugaan korupsi, sekaligus mengulas berbagai tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada Januari 2025 sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, memperbaiki konsentrasi belajar siswa, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pemerintah membangun hampir 28.000 dapur yang ditargetkan mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari.
Baca juga: Prof Anhar Usul MBG Dikelola Sekolah, Mahfud Soroti Rangkap Jabatan Pimpinan BGN
Meski demikian, dalam beberapa pekan terakhir program tersebut menjadi perhatian media internasional menyusul meluasnya penyelidikan dugaan korupsi.
Al Jazeera menyebut kasus dugaan korupsi MBG berkembang menjadi salah satu penyelidikan korupsi terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Kasus itu bermula setelah aparat menangkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya pada awal Juni 2026.
Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pengadaan senilai sekitar 56 juta dolar AS.
Sementara itu, South China Morning Post (SCMP) melaporkan penyelidikan kini tidak lagi hanya menyasar pejabat BGN.
Baca juga: Kepala Badan Gizi Nasional Dipecat dan Jadi Tersangka, LPI Apresiasi Langkah Tegas Presiden
Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan anggota aktif kepolisian dan seorang perwira militer dalam proses pengadaan program.
SCMP mengutip temuan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menyebut sejumlah yayasan pengelola dapur MBG diduga memiliki keterkaitan dengan unsur kepolisian dan militer.
Dalam perkembangan terbaru, sedikitnya tujuh orang tengah diperiksa dalam perkara tersebut.
Besarnya anggaran MBG turut menjadi sorotan.
Pada tahun pertama pelaksanaan, pemerintah mengalokasikan sekitar 2,8 miliar dolar AS.
Sementara untuk 2026, anggaran semula dirancang mencapai 18,4 miliar dolar AS, sebelum akhirnya dipangkas menjadi 14,7 miliar dolar AS.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, menilai besarnya anggaran dan luasnya cakupan program membuka ruang terjadinya penyimpangan apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal.
Menurutnya, semakin panjang rantai pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan di lapangan, semakin besar pula potensi kebocoran anggaran.
Selain dugaan korupsi, distribusi MBG juga menuai kritik.
Al Jazeera melaporkan lebih dari 18.000 dapur MBG berada di Pulau Jawa yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif lebih baik.
Sebaliknya, Papua yang memiliki sejumlah provinsi dengan angka stunting tertinggi hanya memiliki sekitar 270 dapur, jumlah yang hampir setara dengan Bali yang memiliki tingkat stunting jauh lebih rendah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penempatan fasilitas program.
Anggota Indonesian Mothers Alliance, Annette Mau, mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk memberikan makanan kepada seluruh siswa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga mampu.
Baca juga: Ini Sosok Jenderal Polisi yang Ikut Korupsi Ompreng MBG
"Mengapa uang publik digunakan untuk memberi makan anak-anak dari keluarga mampu, sementara masih banyak anak yang menghadapi ketidakamanan pangan?" ujarnya kepada Al Jazeera.
Menurutnya, bantuan seharusnya lebih difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar mengalami kerawanan pangan.
Kritik serupa juga diarahkan pada sasaran penerima manfaat.
Sejumlah pengamat menilai pencegahan stunting lebih efektif apabila difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Data pemerintah menunjukkan kelompok tersebut hanya mencakup sekitar 5 persen dari total 25,78 juta penerima manfaat sepanjang Januari hingga September 2025.
Pelaksanaan MBG juga menghadapi persoalan keamanan pangan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sekitar 33.000 kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program hingga April 2026.
Kasus tersebut memicu kritik terhadap sistem pengawasan kualitas makanan dan kesiapan infrastruktur program.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat hampir 7.000 dapur yang beroperasi melebihi kebutuhan.
Menurutnya, insentif bagi dapur tambahan tersebut menghabiskan sekitar Rp1 triliun per bulan.
Pemerintah juga menduga terdapat praktik jual beli izin operasional yang menyebabkan jumlah dapur berkembang melampaui kebutuhan.
Selain itu, sejumlah akademisi mempertanyakan keputusan membangun ribuan dapur baru dibanding memanfaatkan kantin sekolah yang sudah tersedia.
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Vid Adrison, menilai optimalisasi fasilitas sekolah dinilai berpotensi lebih efisien dibanding membangun infrastruktur baru.
Di tengah berbagai kritik, pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.
Presiden Prabowo menginstruksikan agar penggunaan anggaran dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Pemerintah kemudian memangkas anggaran MBG tahun 2026 dari 18,4 miliar dolar AS menjadi 14,7 miliar dolar AS.
Badan Gizi Nasional juga menyiapkan skema baru yang lebih memprioritaskan ibu hamil, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Meski menghadapi berbagai tantangan, Presiden Prabowo menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah karena dinilai memberikan manfaat bagi anak-anak sekaligus mendorong perekonomian petani dan nelayan.
"Silakan tanya petani, nelayan, dan anak-anak. Apakah program ini diperlukan atau tidak?," kata Prabowo. (*)
Sumber: Tribunnews.com
