TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Pemerintah Bengkalis menyampaikan langsung kepada BPH Migas terkait keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) Subsidi yang dialami masyarakat di Bengkalis. 

Pertemuan dengan BPH Migas dilaksanakan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Kesempatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, Ersan Saputra, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bengkalis (Disdagperin), Zulpan, serta beberapa anggota DPRD Bengkalis dan pejabat tinggi pratama terkait lainnya. 

Zulpan, Kepala Disdagperin Bengkalis, mengatakan tim dari Bengkalis disambut langsung oleh Direktur Migas dan Komite Migas Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan secara langsung kondisi di Bengkalis yang memang terbatasnya jumlah SPBU, bahkan di beberapa kecamatan tidak memiliki SPBU. 

Kondisi diperparah setelah dilarangnya penjualan BBM subsidi kepada pengecer. Masyarakat bahkan harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan Pertalite secara langsung di SPBU. 

"Kami sampaikan kondisi riil di lapangan, masih banyak masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan Pertalite karena di daerahnya tidak ada SPBU dan penjualan di tingkat pengecer sudah tidak tersedia," terang Zulpan, Kamis (9/7) siang.

Zulpan mengatakan keterbatasan SPBU sebenarnya terjadi di beberapa kecamatan, di antaranya Bengkalis-Bantan atau Pulau Bengkalis, Kecamatan Siak Kecil, dan Bandar Laksamana. Masyarakat di kecamatan ini bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 30 hingga 70 kilometer untuk memperoleh BBM bersubsidi.

Baca juga: Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Abdul Wahid Sebut Dakwaan JPU KPK Masih Cocokologi dan Kriminalisasi

Baca juga: M Arief Setiawan Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara serta Pidana Denda Rp200 Juta

"Contohnya saja Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, masyarakat di sana harus menempuh perjalanan hingga sekitar 70 kilometer menuju SPBU terdekat apabila ingin membeli Pertalite saja," terangnya.

Menurut dia, pertemuan tersebut menegaskan beberapa solusi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kondisi ini. Di antaranya, memaksimalkan pembelian dengan menggunakan aplikasi XStar bagi kelompok yang berhak seperti pelaku UMKM dan nelayan.

Solusi lain yakni daerah juga harus segera membentuk subpenyalur BBM. Terutama di kecamatan yang belum memiliki SPBU.

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Ahmad Husein, membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut pemerintah daerah telah menjelaskan kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM bersubsidi akibat belum tersedianya SPBU di sejumlah kecamatan. 

"Memang kami menyampaikan bagaimana kondisi masyarakat Bengkalis yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan Pertalite karena di beberapa kecamatan belum ada SPBU. Akibatnya, masyarakat terpaksa memusatkan pembelian di SPBU yang ada," kata Ahmad Husein.

Solusi yang ditawarkan BPH Migas merupakan langkah positif. Selain itu, pemerintah daerah juga harus segera melakukan pembenahan terhadap kebutuhan kuota BBM di Kabupaten Bengkalis.

"Mereka meminta pemerintah daerah kembali menata kebutuhan kuota BBM. Ada daerah yang mengaku kekurangan kuota, tetapi setelah dilakukan evaluasi ternyata stoknya masih mencukupi," ungkapnya. 

Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti agar distribusi BBM lebih tepat sasaran. 

Ahmad Husein berharap seluruh solusi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat di Pulau Bengkalis maupun di kecamatan lain yang belum memiliki SPBU tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.(tribunpekanbaru.com/Muhammad Natsir)