TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penampilan Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Sri Suparni Bahlil, saat menghadiri rangkaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2026 di Kota Makassar, Kamis (9/7/2026), dipuji hadirin di Ballroom Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani.
Istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tersebut tampil anggun mengenakan busana berbahan sutera khas Sengkang, salah satu kain tenun kebanggaan Sulawesi Selatan.
Balutan busana bernuansa hijau, jingga, kuning, dan merah itu dipadukan dengan hijab oranye yang senada, menciptakan tampilan elegan namun tetap sederhana.
Motif tenun khas Bugis yang menghiasi pakaian yang dikenakannya semakin mempertegas nuansa lokal dalam agenda nasional tersebut.
Di atas panggung utama yang didominasi ornamen budaya Sulawesi Selatan, Sri Suparni berdiri di podium putih dengan latar layar LED besar menampilkan wajahnya secara langsung.
Di sisi kanan panggung terpampang ilustrasi perahu Pinisi, sementara ornamen kain tenun menghiasi sisi panggung sebagai simbol kekayaan budaya Sulsel.
Suasana ballroom berlangsung khidmat. Ratusan peserta dari berbagai daerah memadati ruangan untuk mengikuti kegiatan bertajuk Pendampingan Kewirausahaan dan Pengembangan Produk Kerajinan Khas Daerah bagi UMKM Wilayah Sekitar Tambang dan Hulu Migas.
Dalam sambutannya, Sri Suparni menyampaikan, kawasan pertambangan dan hulu migas tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga menyimpan potensi besar dari tangan-tangan kreatif masyarakat.
Menurutnya, di balik aktivitas tambang lahir berbagai produk kerajinan yang menjadi identitas budaya sekaligus sumber penghidupan warga.
"Sesungguhnya ada kekayaan lain yang tidak kalah berharga, yakni karya para pengrajin yang setiap hari menenun, menganyam, merajut, dan membatik dengan penuh ketekunan," ujarnya.
Ia mengaku terkesan dengan berbagai produk kerajinan yang dipamerkan para pelaku UMKM binaan perusahaan sektor pertambangan dan migas.
Menurut Sri Suparni, hasil karya tersebut membuktikan, pembinaan yang dilakukan berbagai perusahaan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
"Tadi begitu memasuki ruangan, kita langsung melihat display hasil karya para pengrajin binaan PT Antam, SKK Migas, dan perusahaan-perusahaan di bawah binaan Kementerian ESDM. Karya-karya itu menunjukkan kualitas yang sangat membanggakan," katanya.
Sri Suparni mengatakan, para peserta yang hadir berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan merupakan pelaku UMKM yang tinggal di sekitar kawasan tambang.
Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa pembangunan sektor industri dapat berjalan beriringan dengan tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat lokal.
Sebagai Wakil Ketua Harian II Dekranas yang membidangi wirausaha baru dan kemitraan, Sri Suparni menilai para pengrajin membutuhkan dukungan yang berkelanjutan.
Tidak hanya ruang untuk berkarya, tetapi juga kesempatan meningkatkan kapasitas agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
"Para pengrajin tidak hanya membutuhkan ruang untuk berkarya, tetapi juga kesempatan belajar, memperluas jejaring, mengikuti perkembangan teknologi, serta memperoleh pendampingan agar daya saing produknya terus meningkat," ucapnya.
Pelatihan yang digelar dalam rangkaian HUT Dekranas ke-45 tersebut merupakan kelanjutan dari kolaborasi antara Dekranas dan Kementerian ESDM.
Program itu dirancang untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui berbagai materi yang relevan dengan perkembangan zaman.
"Tahun ini substansi pelatihan kami kembangkan agar sesuai dengan tantangan yang dihadapi UMKM, mulai dari penguatan desain dan inovasi produk, strategi branding dan pemasaran digital, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), hingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," jelasnya.
Sri Suparni menegaskan, pemberdayaan masyarakat hanya akan berhasil apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama.
Menurutnya, sinergi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam memperkuat industri kerajinan nasional.
"Kami meyakini kemajuan kerajinan Indonesia hanya dapat diwujudkan apabila seluruh ekosistem bergerak bersama. Karena itu kami berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja," katanya.
Di akhir sambutannya, Sri Suparni menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas, PT Vale, PT Aneka Tambang (Antam), Pertamina EP Tarakan, dan Pertamina Hulu Mahakam atas dukungan terhadap program pemberdayaan UMKM.
Ia berharap kerja sama tersebut mampu melahirkan semakin banyak wirausaha baru sekaligus menjaga kelestarian kerajinan Indonesia sebagai warisan budaya bangsa.
Peluncuran B50
Sri Suparni datang “sendiri” ke Makassar. Suaminya, sibuk mengurus negara di tempat lain.
Pada hari yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berada di Kerawang, Pantai Utara Jawa Barat, menghadiri Peresmian Peluncuran Mandatori B50.
B50 adalah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dicampur dengan bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit 50 persen atau biodiesel 50 persen.
Bahlil menjamin, melalui inovasi itu mengantar Indonesia terlepas dari impor solar pada tahun 2026 ini.
Dalam sambutannya, Bahlil menyampaikan, bahwa konsumsi solar di Indonesia mencapai 38 juta sampai 40 juta kilo liter per tahun. "Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun, dengan implementasi B50 ini kita tidak impor solar lagi, ini pertama kali," terang Bahlil dalam
Bahlil menerangkan, bahwa pencapaian B50 bukan kerjaan yang mudah. Biasanya, pelaksanaan kenaikan campuran biodiesel ini membutuhkan waktu maksimal 10 tahun dengan 3 tahun tahapan uji coba.
"Tapi perintah pak Presiden bagaimana caranya B50 harus kita jalankan di 2026. Ini cukup karena kami maknai ini bukan hanya persoalan, ini soal kedaulatan kemandirian bangsa untuk energi kita sendiri," tegas Bahlil.
Sebagai catatan, dasar hukum pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel B50 adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, serta Kepmen ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Kebijakan tersebut mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen untuk semua jenis BBM berupa minyak Solar. Dalam pelaksanaannya, badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha bahan bakar minyak, dan badan usaha penyalur wajib menerapkan standar dan mutu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
Pasca diluncurkan hari ini, pemerintah memberikan masa transaksi selama tiga bulan atau hingga 30 September 2026 sebelum B50 beredar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Transisi ini berlaku untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, pihaknya memastikan kesiapan implementasi B50 melalui persiapan menyeluruh dari aspek teknis, pasokan dan distribusi, serta regulasi. Dari aspek teknis, pemerintah melakukan pengujian penggunaan B50 pada berbagai sektor pengguna mesin diesel untuk memastikan kinerja, keamanan, dan kompatibilitas B50.
Dari aspek pasokan dan distribusi, Pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran atau blending dan distribusi.
Adapun B50 ini sudah dilakukan pengujian secara komprehensif pada enam sektor pengguna mesin diesel, yaitu otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan kereta api.
Uji penggunaan B50 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur kementerian/lembaga, badan usaha, asosiasi, akademisi, pemilik teknologi, industri pengguna, hingga pihak terkait lainnya.
"Beberapa pengujian masih terus dilanjutkan, namun hasil sementara menunjukkan bahwa B50 aman digunakan, serta memenuhi aspek kinerja dan kompatibilitas pada berbagai aplikasi mesin diesel," kata Bahli.(*)
