Zakir Sabara H Wata

Wakil Rektor II Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

PERISTIWA di kawasan Cipete, Jakarta, bikin heboh Indonesia. 

Keseruan dramanya, nyaris setara kemenangan kontroversial Argentina atas Mesir.

Di momentum jeda 8 besar Piala Dunia 2026 ini, kita beri perhatian sejenak ke peristiwa Cipete.

Kita singkirkan sejenak kegaduhan opini dan spekulasi di media sosial.

Di balik drama dan kehobohan polisi vs jaksa itu ada pelajaran besar dan strategis.

Peristiwa ini sebenarnya alarm keras.

Pengingat tegas bahwa metode dan paradigma penyidikan hukum di Indonesia tengah bergeser drastis.

Pertama saya beri disclaimer dulu. 

Analisis ini sama sekali tak berniat membela institusi mana pun.

Tak ada motivasi mencari siapa benar atau salah di lapangan. 

Saya bukan hakim konstitusi. 

Saya akademisi.

Fokus analisis ini mengajak publik melihat gambaran besar yang kerap luput dari sorotan dan komentar gaduh di media sosial. 

Analisis ini coba menelisik bagaimana algoritma berkolaborasi aktif dengan akal Imitasi atau kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan perlahan masuk menembus paradigma penegakan hukum.

Perlahan tapi pasti, kolaborasi digital ini mulai mengubah anatomi dan mekanisme kerja aparat hukum.

Hari ini, transformasi digital bukan lagi gaya-gayaan saja. Instrumen kehumasan bukan lagi pilihan kebijakan yang bisa ditunda. 

Baca juga: Jaksa Agung Keluarkan Edaran AGHT Usai Polisi Geledah Kafe deClan

Di dunia penyidikan modern, barang bukti tak melulu soal tumpukan dokumen fisik atau penyitaan aset kasat mata.

Ini bukan lagi sekadar mencocokkan keterangan saksi di ruang pemeriksaan dan bukti faktual. 

Penyidik kini dipaksa berhadapan dengan labirin digital yang berlapis-lapis (think in layering).

Kasus problematik, misteri dan peran tokoh, diurai dan dianalisis lapis demi lapis, data ke metadata, dari predikasi ke simulasi, hingga pilihan eksekusi.

Bahkan raw log komunikasi, jejak digital, rekam jejak transaksi keuangan, lintas platform, hingga  data lokasi yang tersimpan dalam perangkat elektronik yang rumit.

Dan, durasi, memori ingatan, serta daya tahan kerja kolaboratif ini tetap rasional. 

Stamina AI tiada lelah, siaga tanpa istirahat, siap tanpa makan-minum, dan selalu tersedia 7 x 24 jam, + 365 hari. 

Akal imitasi ini terus mengembangkan diri sesuai prompt perintah dan kian cerdas, dengan asupan detail fakta dan melahap data lapangan.  

Ketika volumenya terus bertambah menjadi raksasa dan kompleks, efektivitas penegakan hukum masa depan akan sangat ditentukan satu faktor pembeda: seberapa tangguh kapasitas aparat dalam forensik digital dan analisis data. 

Institusi yang gagap teknologi selalu tertinggal, dan pasti terbelakang. sementara mereka yang cepat beradaptasi, dan mengadopsi akan memimpin. Berada di depan.

AI sebagai Sahabat Baru Penyidik

Di sinilah AI masuk sebagai force multiplier; pengganda kekuatan. Bayangkan sebuah sistem cerdas (machine learning) mampu menyisir jutaan dokumen digital atau transaksi keuangan yang mencurigakan hanya dalam hitungan menit.

Jika, bekerja dengan jaringan broadband super cepat dan pakai gawai (device) mutakhir, dan pakai aplikasi AI premium, kecepatan kerjanya dalam hitungan detik.

Bayangkan, jika ini masih pakai metode konvensional, perangkat manual, dan akal pikir manusia,  mungkin memakan waktu berbulan-bulan.

AI mampu membaca pola tersembunyi.

Senang melihat anomali, dan amat menyukai kerja pemetaan jaringan yang rumit secara cepat. 

Namun, perlu dicatat bahwa AI bukan hakim, bukan pula penentu hukum, tak memiliki motivasi dan nurani.

Hasil analisis AI bukanlah alat bukti tunggal dan sah di pengadilan. 

Mesin akal imitasi hanyalah decision support system atau alat bantu analisis untuk mengarahkan ke mana investigasi harus berjalan. 

Ujung-ujungnya, pembuktian hukum tetap harus bersandar pada aturan hukum yang sah dan hati nurani manusia.

Oleh karena itu, masa depan penegakan hukum tidak bisa lagi berdiri sendiri di menara gading ilmu hukum. 

Kita butuh kolaborasi lintas ilmu. Jaksa, polisi, atau KPK masa depan harus duduk bersama dengan ahli komputer, pakar data science, analis keamanan siber, hingga psikolog.

Menguji Berbagai Skenario lewat Robust Decision Making (RDM)

Jika kita bedah menggunakan pendekatan Robust Decision Making (RDM), peristiwa Cipete ini memberi pelajaran menarik. 

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, RDM mengajarkan bahwa sebuah keputusan tak sekadar bersandar pada satu skenario.

Tidak tergantung pada satu asumsi masa depan saja.

Di sinilah AI mengambil peran krusial. AI membantu penyidik menguji berbagai skenario, mengurangi bias subjektif manusia, dan memperkaya alternatif analisis sebelum mengambil keputusan penting. 

Penyidik masa depan bukan lagi orang yang hanya hafal pasal demi pasal, melainkan mereka yang mampu mengawinkan ilmu hukum dengan analisis data dan menikahkannya dengan pemodelan risiko adaptif.

Saatnya Berhenti Berebut Panggung

Sudah saatnya kita menghentikan perdebatan kusir atau ego sektoral antar-lembaga penegak hukum. 

Era kompetisi siapa paling berkuasa sudah usai. 

Sekarang adalah era kompetisi kemampuan mengelola data dan teknologi, serta mencetak SDM  adaptif, unggul dan berdampak publik.

Ke depan, kehebatan sebuah institusi penegak hukum tidak lagi diukur dari berapa jumlah personelnya atau seberapa senior anggotanya. 

Ukurannya adalah seberapa valid data yang dimiliki, seberapa cepat mengolah informasi, seberapa bijak memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.

Peristiwa Cipete adalah penanda bahwa Indonesia sedang mengetuk pintu babak baru: bergeser dari penyidikan berbasis bukti konvensional (evidence-based investigation), menuju penyidikan berbasis intelijen (intelligence-driven investigation).

Akhirnya, semuanya bermuara pada pengambilan keputusan yang dibantu AI (AI-assisted decision making).

Semua itu tentu wajib tetap berjalan di atas koridor hukum, etika, dan akuntabilitas. 

Perspektif jadi pembeda; siapa institusi yang siap memimpin masa depan, dan siapa yang hanya  menjadi penonton di belakang.(*)