- Istana Kepresidenan merespons penggeledahan maraton yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di 13 lokasi. 

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pemerintah menegaskan menghormati seluruh proses hukum yang dijalankan aparat penegak hukum. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, melalui pesan singkat pada Jumat (10/7).

“Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian,” ujarnya.

Menurutnya, setiap penanganan perkara harus tetap mengedepankan profesionalisme dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Prasetyo juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tidak bersalah selama proses penyidikan berlangsung. 

“Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif,” katanya.

Hal itu dinilai penting agar tidak muncul spekulasi maupun penilaian yang tidak berdasar di tengah masyarakat. 

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. 

Presiden disebut berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk menghindari praktik korupsi dan segera melakukan pembenahan. 

Prasetyo mengatakan pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa. 

Menurutnya, berbagai tantangan dalam upaya memberantas korupsi tidak boleh melemahkan semangat pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat integritas. 

Selain penegakan hukum, pemerintah juga menilai stabilitas dan kondusivitas nasional harus tetap dijaga selama proses berlangsung. 

Dengan situasi yang aman dan kondusif, agenda pembangunan nasional diyakini dapat terus berjalan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.