TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Masyarakat adat Weriagar tegas menolak rumah baja ringan program BP Tangguh di wilayah Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat.

Ditegaskan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Weriagar, Arnoldus Hindom kepada awak media di Teluk Bintuni, Kamis (9/7/2026).

Penolakan muncul karena desain rumah menggunakan konstruksi baja ringan dan atap asbes, bukan kayu besi (kayu merbau) sebagaimana yang disepakati dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Kami menolak rumah yang menggunakan baja ringan dan asbes. Dalam dokumen AMDAL yang kami sepakati tidak pernah disebutkan rumah seperti ini. Yang disepakati adalah rumah kayu besi yang kuat dan tahan lama,” ujar Arnoldus.

Menurutnya, perubahan spesifikasi bangunan tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara perusahaan dan masyarakat terdampak.

Ia meminta agar pembangunan tetap mengacu pada isi dokumen AMDAL.

Arnoldus menilai, meski desain rumah berbahan baja ringan terlihat modern, material tersebut tidak memiliki daya tahan memadai untuk kondisi geografis dan iklim di Distrik Weriagar.

Baca juga: Kepala Distrik Weriagar Desak Pemkab Teluk Bintuni dan BP Tangguh Tuntaskan Program NSH

“Kelihatannya memang bagus, tetapi kualitas bahannya tidak sekuat rumah kayu besi. Kami tidak ingin masyarakat menerima rumah yang nantinya cepat rusak,” katanya.

Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan pihak BP Tangguh menghormati kesepakatan yang telah dituangkan dalam AMDAL.

“Rumah yang dibangun harus sesuai dengan yang tertuang dalam AMDAL, bukan diganti dengan spesifikasi lain,” tegasnya.

Selain itu, Arnoldus mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya memengaruhi masyarakat untuk menerima bangunan yang dinilai tidak sesuai kebutuhan maupun kesepakatan awal.

“Kami tetap pada pendirian bahwa rumah yang kami terima adalah rumah kayu besi sesuai hasil kesepakatan. Rumah dengan baja ringan dan asbes kami tolak,” ujarnya.