Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Beban pembiayaan layanan kesehatan BPJS Kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Barat, hingga kini tercatat masih lebih besar dibandingkan iuran yang dihimpun dari para peserta.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total peserta BPJS Kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Barat, per 1 Juni 2026 mencapai 51.156.787 peserta, sedangkan jumlah peserta aktifnya hanya tercatat 38.733.440 orang.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Lula Kamal mengatakan, pada 2025 iuran BPJS Kesehatan di Jabar mencapai Rp 24,3 triliun, tetapi pengeluaran klaim layanan medis tembus hingga Rp 29,3 triliun.

"Kenapa Jawa Barat paling besar? Karena memang jumlah penduduknya paling banyak. Di seluruh Indonesia provinsi yang penduduknya paling banyak ialah Jawa Barat. Jadi kalau kita bilang, kita protes enggak sih," ujarnya saat ditemui di Jalan Banda, Kota Bandung, Jumat (10/7/2026).

Baca juga: Sinergi Pimpinan Kanwil Kemenkum Jabar Hadiri Program "Pasti Ada Solusi" Bersama Menteri Hukum

Dengan kondisi itu, kata dia, kebutuhan layanan medis untuk masyarakat di Jawa Barat turut disumbang oleh masyarakat dari provinsi lain, tetapi BPJS Kesehatan ini memang berangkat dari semangat gotong royong. 

Dia mengatakan, BPJS Kesehatan milik masyarakat Indonesia karena tidak menggunakan anggaran dari pemerintah. Masyarakat, saling subsidi dalam membiayai layanan medis, maka ada pula daerah yang menghasikan iuran lebih besar daripada kebutuhan.

"Misalkan kemarin saya ke Tolitoli (Sulawesi Tengah), wakil bupatinya bilang dia rugi karena iurannya sekian miliar tapi yang dibayarkan enggak sampai segitu. Dia mau melepaskan diri, kita enggak kasih karena ada undang-undangnya," kata Lula. 

Sementara di tingkat nasional BPJS Kesehatan juga mengalami defisit. Laporan keuangan BPJS Kesehatan menunjukkan biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp 191,33 triliun, lebih tinggi dari pendapatan iuran yang terkumpul sebesar Rp 176,72 triliun.

"Sekarang kenapa kita sampai defisit? Karena kita modelnya masih titik beratnya di mengobati, padahal salah. Harusnya mencegah, mencegah, mencegah. Promoting, preventif. Sekarang makanya bisa dilihat, screening dikejar, CKG (Cek Kesehatan Gratis) dikejar," ucapnya.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Bandung mengundang 25 badan usaha yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Kegiatan itu jadi ajang sosialisasi hak dan kewajiban badan usaha dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pekerja.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Dyah Miryanti mengatakan, badan usaha memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan Program JKN karena segmen pekerja penerima upah menjadi segmen yang paling berkontribusi besar. 

"Badan usaha merupakan mitra strategis BPJS Kesehatan dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi pekerja beserta keluarganya," kata Dyah.

Dia menambahkan, keberhasilan Program JKN hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk badan usaha yang secara konsisten memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Kepatuhan badan usaha dalam membayarkan iuran JKN tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan dan produktivitas pekerja," ujarnya. (*)