TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Puluhan anak dari berbagai gereja di Kota Sorong memadati ruas jalan menuju halaman Kantor Wali Kota Sorong dalam kegiatan long march memperingati Hari Anak Nasional, Jumat (10/7/2026).

Long march dimulai dari depan Pusat Perbelanjaan Ramayana Sorong menuju halaman Kantor Wali Kota Sorong.

Sepanjang perjalanan, para peserta membawa spanduk, poster, dan flyer berisi ajakan menghentikan kekerasan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

Aksi tersebut menarik perhatian masyarakat yang melintas.

Sambil berjalan, anak-anak menyampaikan berbagai pesan positif mengenai pentingnya perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, gereja, dan pemerintah.

Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Anak (PPA) Sorong itu kemudian dilanjutkan dengan Kampanye Perlindungan Hak Anak di halaman Kantor Wali Kota Sorong.

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat Daya, Atika Rafika, yang mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Atika mengatakan peringatan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, tema Hari Anak Nasional tahun 2026, “Anak Indonesia Bahagia, Bangsa Kuat”, mengandung makna bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, memperoleh pendidikan yang layak.

Serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi akan menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

“Anak-anak bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga aset paling berharga yang kita miliki. Masa depan Papua Barat Daya sangat ditentukan oleh bagaimana kita membina, mendidik, dan melindungi mereka hari ini,” ujar Atika.

Baca juga: Kisah Jefri Latumahina: Guru Musik Tunanetra di Sorong Menyalakan Harapan Anak Berkebutuhan Khusus

Baca juga: Dituding Sekap Anak 15 Tahun di THM Malanu, Pemilik Usaha Buka Suara: Dia Ngaku Umur 23 Tahun

Ia menegaskan pemenuhan hak anak bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga keluarga, gereja, sekolah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Atika mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung berbagai program yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, mulai dari peningkatan akses pendidikan.

Serta pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, hingga perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, penyalahgunaan narkoba, serta dampak negatif penggunaan teknologi digital.

Ia juga mengajak para orang tua untuk terus menjadi teladan bagi anak-anak melalui kasih sayang, perhatian, dan pendampingan yang konsisten, terutama di tengah perkembangan era digital.

Dalam kesempatan itu, Atika turut mengapresiasi Pusat Pengembangan Anak Rumah Doa ID0703 beserta seluruh mitra pelayanan anak yang dinilai telah berkontribusi dalam membangun karakter, iman, kreativitas, dan kepedulian sosial anak-anak di Papua Barat Daya.

Sementara itu, perwakilan Pusat Pengembangan Anak (PPA) Sorong mengatakan lembaganya saat ini membina sekitar 1.500 anak yang tersebar di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

“Kami ada di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Jumlah anak-anak yang kami bina melalui PPA sekitar 1.500 anak,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun Pemerintah Kota Sorong dapat terus memberikan dukungan terhadap program-program pembinaan anak yang dijalankan PPA.

Menurutnya, kampanye perlindungan anak perlu terus digelorakan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan, terutama di lingkungan keluarga.

“Saya tidak suka mendengar ada anak-anak menangis karena mengalami kekerasan. Kalau ada anak dipukul tanpa alasan yang benar, kami akan mendampingi dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Anak-anak harus dijaga, dipelihara, dan diberikan kesempatan bertumbuh dengan penuh sukacita, bukan dalam tekanan,” tegasnya.

Ia menjelaskan pesan perlindungan anak juga terus disampaikan melalui pelayanan gereja agar para orang tua semakin memahami pentingnya memenuhi hak-hak anak dan memberikan pengasuhan yang baik.

Melalui kegiatan tersebut, PPA berharap kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh anak di Papua Barat Daya.(Tribunsorong.com/ismail saleh)